Kilas Balik 2020

0

menyambut tahun baru

kilas Balik 2020

Days
Hours
Minutes
Seconds

Hari ini merupakan hari pertama di tahun 2021. Terasa seperti biasanya–panjang, membosankan, dan sepi. Kamu duduk di tepi tempat tidur sambil menatap jendela. Rasanya baru kemarin kamu merayakan tahun baru 2020, baru kemarin kamu salah menulis tahun di pojok buku catatanmu. Begitu banyak yang terjadi di tahun 2020, ya ‘kan?

Wabah penyakit yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, kini telah menyebar ke setiap benua di dunia. Peneliti menemukan 2019-nCoV (yang kelak diubah nama menjadi SARS-CoV-2) merupakan virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Virus ini mengakibatkan penyakit yang seringkali tanpa disertai gejala yang jelas. Hingga Rabu (30/12), World Health Organization (WHO) mencatat 727.122 kasus di Indonesia dan 80.733.033 kasus di dunia. Kerja sama perusahaan Amerika Serikat dan Jerman, Pfizer-BioNTech, berhasil mencetak sejarah sebagai vaksin pertama dengan tingkat kemanjuran 95%. Pencapaian ini disusul oleh Moderna, dengan menawarkan vaksin dengan tingkat kemanjuran 94%. Meskipun demikian, SARS-CoV-2 telah mengalami mutasi di berbagai daerah, sehingga penanganan akan pandemi saat ini masih perlu ditingkatkan.

Pandemi akibat SARS-CoV-2 menjadi sorotan utama di tahun 2020. Meskipun bukan pandemi yang pertama kali terjadi di abad ke-21 (WHO pernah mengumumkan pandemi akibat virus H1N1 atau flu babi pada 2009 silam), pandemi saat ini benar-benar mengubah seluruh tatanan kehidupan. Berbagai peraturan dan larangan mengharuskan setiap manusia untuk beradaptasi dengan pola aktivitas yang berbeda dari sebelumnya.


Naik naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali~
Dari sekian banyak negara yang berusaha menekan laju persebaran penyakit ini, kasus positif di Indonesia justru kian melonjak. Siapa yang salah? Pemerintah atau masyarakat?

Bahasan menarik bagi mahasiswa baru adalah terdapat inkonsistensi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Rektorat mengenai SM ITB. Dapat dilihat dari kronologis kejadian bahwa keputusan ITB sering sekali berubah, mulai dari keputusan secara tiba-tiba Persyaratan Jaminan Kemampuan Keuangan dengan rekening bernominal minimum 100 juta rupiah, hingga akhirnya diubah menjadi kewajiban membayar UKT dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi) masing-masing mutlak sejumlah 25 juta rupiah. Apabila diisi dengan nominal kurang dari 25 juta rupiah, formulir tidak dapat di-submit. Hal ini diperparah dengan perubahan yang seringkali vital ini tidak disampaikan secara resmi, hanya disampaikan melalui laman USM ITB.

Salah satu bahasan lain yang sangat penting bagi mahasiswa lama adalah permasalahan transparansi UKT ITB. Dengan diterapkannya PJJ selama semester ganjil tahun ajaran 2020/2021, uang yang biasanya diperuntukkan untuk membayar listrik, air, dan biaya perawatan lain seharusnya dapat ditekan. Banyak juga fasilitas yang seharusnya didapatkan jika pembelajaran luring berjalan seperti biasa kini tidak didapatkan mahasiswa, seperti laboratorium, studio, atau perpustakaan.Β  Beberapa narasumber yang didapatkan oleh Pers Mahasiswa menyatakan bahwa mereka tidak bermasalah dengan tidak adanya penurunan UKT, namun perlu ada transparansi dana dari pihak ITB.

Kedua isu ini melibatkan pihak yang tidak sedikit. Jumlah mahasiswa S1 yang berada di Institut Teknologi Bandung lebih dari 15 ribu mahasiswa, termasuk didalamnya mahasiswa baru lebih dari 4 ribu mahasiswa, belum termasuk ribuan lainnya β€œcalon mahasiswa ITB” yang bergantung kepada keputusan serta transparansi kebijakan pihak rektorat yang diambil dalam Seleksi Mandiri dan Uang Kuliah Tunggal ITB.

Isu penting ini sangat diperlukan peninjauan secara berkala dan respon yang baik dari pihak rektorat sehingga informasi yang didapatkan oleh calon mahasiswa, mahasiswa baru, maupun mahasiswa lama jelas adanya dan tidak bergantung pada kabar burung. Penjelasan yang baik juga dapat membangun kepercayaan dari mahasiswa kepada pihak rektorat.

Wisuda merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu bagi kebanyakan mahasiswa. Pasalnya, empat tahun mengenyam pendidikan akan terbalaskan dengan satu hari penuh kebahagiaan. Apresiasi tertinggi, kebanggan, perpisahan, sebuah puncak, atau bahkan sebuah awal merupakan sesuatu yang diringkas dalam satu hari kejadian. Gemuruh derap langkah, riuh salam yang dilantangkan, bendera yang dikibarkan, merupakan salah satu dari sekian banyak momen pada hari tersebut. Setidaknya, itulah yang dibayangkan dan diharapkan oleh setiap wisudawan Institut Teknologi Bandung.Β 

Tak seperti biasanya, para wisudawan harus menelan harapan tersebut. Akibat pandemi COVID-19, ITB telah memutuskan untuk melakukan acara wisuda secara daring. Selain itu, ketidakjelasan beberapa informasi mengenai pengambilan ijazah terus berlarut-larut (baca selengkapnya di Kabar: Kejelasan Wisuda ITB di Masa Pandemi dan Lika-Liku Wisudawan April Mencari Kepastian). Tiga wisuda telah terlewati, namun belum terlihat solusi dari Rektorat untuk mencegah dan mengatasi hal-hal tersebut. Kekecewaan kerap kali diungkapkan para wisudawan melalui sosial media.

Sebagai gantinya, para panitia Parade WIsuda ITB mengusahakan yang terbaik bagi wisudawannya. Mulai dari acara-acara pensuasanaan, arak-arakan secara daring, hingga charity concert dilakukan untuk menunjukkan apresiasi tertinggi bagi para wisudawannya. Berbagai lembaga juga turut meramaikan dengan menggelar acaranya sesuai tradisi masing-masing.

Isu ini timbul akibat kesimpangsiuran dari pihak rektorat mengenai acara wisuda, pembagian ijazah, dan informasi-informasi terkaitnya. Isu ini menyangkut kejelasan bagi para wisudawan. Wisudawan perlu diperjuangkan hak-haknya. Banyak cerita yang perlu didengarkan. Dengan menyalurkan informasi ini dan menghimpun dari berbagai perspektif (baik dari panitia, wisudawan, Rektorat) diharapkan kedepannya kita dapat saling mengevaluasi.Β 

Adaptasi merupakan salah satu kata kunci pada tahun 2020 ini. Berbagai kejadian tidak terduga terjadi, sebelum sempat mengantisipasinya. Begitu pula dengan acara wisuda ini. Keterbukaan rektorat dalam menerima opini mahasiswa khususnya wisudawan seharusnya dapat menjadi kunci dari permasalahan ini. Adaptasi dapat dijawab apabila dirasa menguntungkan kedua belah pihak. Berbagai usaha untuk menutupi kekecewaan ini semoga dapat benar-benar tersampaikan kepada para wisudawan. Sekali lagi, selamat wisuda, para wisudawan April, Juli, Oktober! Semoga sedikit perayaan dari kami ini dapat mengiringi jalanmu yang baru!

Gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Thailand selama beberapa bulan terakhir, dipimpin oleh siswa sekolah menengah dan mahasiswa yang menyerukan reformasi demokrasi besar-besaran. Beberapa dari mereka mempertaruhkan hukuman penjara dengan menuntut kekuasaan dan kekayaan monarki di negara itu dibatasi.

Demonstrasi dimulai di kampus universitas pada awal tahun 2020 sebagai tanggapan atas keputusan pengadilan yang membubarkan Future Forward, sebuah partai oposisi terkemuka. Gerakan protes ini mempunyai tiga tuntutan utama. Pertama, menuntut PM Prayuth mundur, karena mantan pemimpin junta itu memanipulasi pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, dibuat konstitusi baru. Ketiga, adanya pengurangan kekuasaan raja. Demonstran ingin keluarga kerajaan secara jelas tunduk pada konstitusi. Di Thailand, terdapat undang-undang lese majeste, yang melarang tindakan yang “mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, pewaris atau bupati.” Pada akhir Agustus lalu, Facebook, atas perintah dari pemerintah Thailand, juga telah memblokir akses sekitar satu juta anggota grup yang membahas monarki di Thailand.

Munculnya pandemi virus corona sempat menghentikan aksi demonstrasi, namun hanya untuk sementara. Pencabutan lockdown sejak Juli membuat aksi kembali dilakukan. Melalui lagu rap yang tajam, penghormatan ala β€œThe Hunger Games” dan meme Harry Potter, di kampus-kampus atau di jalan-jalan, para pengunjuk rasa telah menyerukan pengunduran diri pemerintah dan reformasi demokrasi sistemik.

Demonstrasi di Thailand adalah salah satu demonstrasi terbesar pada tahun 2020. Demonstrasi ini penting bagi rakyat Thailand, dan dapat kita refleksikan, sebagai warga Indonesia. Sudahkah sistem demonstrasi di Indonesia berlaku adil bagi rakyatnya? Meskipun kita bukan negara monarki, adakah peraturan yang justru merusak demokrasi, dan melindungi segelintir pihak?

Pelaku demonstrasi di Indonesia dapat mengadopsi dan belajar dari cara dan sistem demonstrasi negara-negara lain untuk menciptakan gerakan yang berkelanjutan dan mencapai tujuannya. Banyak cara demonstrasi di Thailand yang menarik bagi anak muda, misalnya dengan menggunakan referensi buku dan film populer, atau berdemo pakai lagu latar Kpop~

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, resmi disahkan September lalu. Padahal, banyak protes dan kritik yang diajukan berbagai pihak karena pasal-pasalnya yang dinilai bermasalah, terutama soal ketenagakerjaan, lingkungan, dan izin investasi. Selain isinya, proses yang dilalui RUU Cipta Kerja sejak dirumuskan hingga disahkan pun dikecam, karena dinilai tidak transparan dan cacat formil.

Demonstrasi dengan tuntutan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan pada 8 Oktober di berbagai kota (baca liputan lengkapnya di Koran Ganeca Pos Oktober 2020, halaman 1-7). Beberapa mahasiswa ITB juga turut dalam demonstrasi di Jakarta. Kabinet KM ITB telah menerbitkan seri kajian Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak Agustus 2020 dan telah menerbitkan pernyataan sikap yang berisikan mosi tidak percaya atas DPR dan tuntutan agar Jokowi menerbitkan peraturan yang mencabut UU Cipta Kerja dan UU tentang Revisi UU KPK. Polisi membarikade kawasan Istana Negara sejak siang. Massa aksi terpisah menjadi dua di kawasan simpang Harmoni dan kawasan Patung Kuda. Bentrokan mulai terjadi sekitar pukul satu siang. Dalam demonstrasi di Jakarta, 11 halte busway rusak dan sejumlah pos polisi dibakar. Polisi menangkap sekitar seribu demonstran.

Aksi demonstrasi masih terus berlanjut. Mahasiswa dan buruh melakukan aksi lanjutan pada 20 Oktober. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, serikat buruh dan aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim menggelar aksi tolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), di Surabaya. Pada 29 Desember lalu, Β Kalangan Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja adalah peraturan yang mengatur banyak pihak. Bila UU ini bermasalah, artinya banyak pihak pula yang dirugikan.

Terjadi berbagai tindakan represifitas aparat dalam aksi, termasuk terhadap pers. Pers Mahasiswa ITB pernah menuliskan editorial berjudul β€œMari Berkabung untuk Kebebasan Berekspresi, Akademik, dan Pers Indonesia” yang mengecam tindakan pembubaran diskusi berbagai lembaga oleh pemerintah. Sepertinya, kita harus berkabung sekali lagi. Kebebasan berekspresi, akademik, dan pers sekali lagi (dan lagi) diafirmasi signifikansinya oleh kejadian-kejadian ini; mereka adalah pondasi di mana demokrasi kita berdiri. (Baca pernyataan lengkap Pers Mahasiswa ITB di Koran Ganeca Pos Oktober 2020, halaman 40-43)

Pada tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G-20. Kegiatan ini berlokasi di Labuan Bajo,ibukota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk mempersiapkan hal tersebut, pemerintah melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penataan kembali bagian Taman Nasional Komodo. Pembangunan dilakukan di Pulau Rinca dengan mengadaptasi konsep bangunan Jurassic Park, serta di Pulau Muang dan Pulau Bero dengan membangun hotel dan convention center.

Pembangunan Taman Nasional Komodo menuai kontroversi dengan munculnya berbagai pandangan kontra, seperti:

  1. Pembangunan dinilai mengganggu bentang alam dan sumber mata air
  2. Pembangunan Kawasan Konservasi menuai konflik AMDAL
  3. Konsep Jurassic Park membuang terlalu banyak dana dan tidak berbasis kearifan lokal
  4. Proyek dinilai merampas tanah masyarakat lokal

Berbagai respon kontra penting untuk dijadikan masukan dalam perencanaan dan peninjauan kembali pembangunan KEK di Taman Nasional Komodo. Untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus tetap mewujudkan tujuan KTT G-20, KLHK perlu mengambil kebijakan berdasarkan berbagai pertimbangan, sehingga diharapkan pembangunan ini dapat mencapai titik tengah demi kepentingan bersama.

Di tengah pandemi COVID-19, Amerika Serikat (AS) tetap menyelenggarakan pemilihan presiden yang telah dilaksanakan pada hari Selasa (3/11) lalu. Pada pilpres kali ini, pasangan petahana Donald Trump-Mike Pence dari Partai Republik berhadapan dengan pasangan Joe Biden-Kamala Harris yang mewakili Partai Demokrat. Melalui sistem electoral college, kandidat dari partai demokrat tersebut berhasil memenangkan pilpres dengan 306 suara. Tidak terima dengan kekalahan, Trump mengajukan belasan gugatan ke pengadilan kota, negara bagian, dan bahkan Mahkamah Agung. Meskipun demikian, seluruh gugatan tersebut ditolak dan Trump harus menyerahkan kursi di Gedung Putih kepada Biden pada 20 Januari 2021.

Sejak terpilih menjadi Presiden pada 2017 silam, Trump seringkali mengeluarkan pernyataan ataupun melakukan tindakan yang kontroversial. Puncaknya ialah ketika Trump memutuskan untuk menghentikan Menteri Pertahanan AS dalam sisa 70 hari masa jabatannya. Menurut Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi, tindakan tersebut menunjukkan keinginan Trump untuk mengacaukan demokrasi di AS dan dunia.

Teruntuk Donald Trump: no comment.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta. Penyidik KPK menangkap Edhy atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya yakni, staf khusus Menteri KP Safri, staf khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, staf istri Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.

Hanya selang beberapa hari, pada 6 Desember 2020, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. KPK menyatakan Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka: sebagai penerima yaitu JPB (Juliari Peter Batubara), MJS (Matheus Joko Santoso), dan AW (Adi Wahyono), serta sebagai pemberi yaitu AIM (Ardian IM) dan HS (Harry Sidabuke).

Dengan penangkapan Edhy dan Juliari, terhitung sudah 4 orang menteri Jokowi yang melakukan korupsi. Jokowi tidak banyak bicara perihal tindakan dua menteri tersebut. Ia mengatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan. “Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi,” kata Jokowi awal Desember lalu.

Korupsi nampaknya sudah begitu mengakar di berbagai lini pemerintahan Indonesia. Isu ini tentu saja harus terus dikawal agar korupsi dapat diberantas.

Korupsi lagi, korupsi lagi. Memang bukan menteri-menteri Indonesia kalau tidak ada yang korupsi. Apalagi salah satu yang dikorupsi adalah dana bansos Corona… Disappointed but not surprised.

Pada Selasa (22/12), Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan ini terjadi setelah dua menteri terjerat kasus korupsi. Terdapat enam nama menteri baru yang dikenalkan oleh Jokowi.

  1. Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial. Wali Kota Surabaya yang akrab dikenal dengan nama Bu Risma tersebut menggantikan Juliari Batubara.
  2. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga menggantikan posisi Wishnutama Kusubandio.
  3. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Budi menggantikan posisi Terawan Agus Putranto.
  4. Yaqut Cholil Quomas sebagai Menteri Agama. Yaqut atau lebih akrab dikenal dengan Gus Yaqut menggantikan posisi Fachrul Razi.
  5. Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Wahyu menggantikan posisi Edhy Prabowo.
  6. M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. M. Lutfi menggantikan posisi Agus Suparmanto

Perombakan kabinet pertama pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini dilakukan setelah dua menteri terjerat kasus korupsi. Tak hanya itu, muncul banyak kritikan atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Masih banyak PR yang belum Indonesia kumpulkan, bahkan kerjakan. Semoga perombakan ini dapat menjadi langkah pertama dalam PR tersebut dan menuju kabinet Indonesia yang, sesuai nama kabinet, maju.

Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan oleh pemerintah pada Rabu (30/12). Melalui surat keputusan yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, terdapat 7 alasan pemerintah menghentikan kegiatan FPI. Salah satunya ialah tudingan anggaran dasar FPI yang melenceng dari peraturan perundang-undangan. Meskipun baru diresmikan, FPI secara de jure sudah tidak lagi terdaftar sebagai organisasi masyarakat sejak setahun yang lalu, mengingat masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai organisasi masyarakat telah berakhir pada 20 Juni 2019.

Keputusan tersebut menuai berbagai perdebatan. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), misalnya, yang menyayangkan langkah pembubaran FPI oleh pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan yang dipaksakan. Di sisi lain, berbagai pihak mendukung keputusan pemerintah lantaran FPI seringkali terlibat dalam aksi/kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Isu pembubaran FPI sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejak berdiri di tahun 1998, organisasi ini sudah sering menuai kontroversi. Rekam jejak yang tidak terlalu baik serta permasalahan administrasi mungkin menjadi dorongan bagi pemerintah untuk berani mengambil keputusan besar tersebut.

Tahun 2020 terasa berbeda untuk masing-masing orang. Banyak waktu ketika kita bersuka ria, namun tak sedikit pula duka cita. Pada akhirnya, kita telah melewati semuanya: semua buncah dan bungah, semua gelak dan isak, semua hening dan ingar, semua yang terjadi di tahun 2020. Dan, kita masih disini, membaca tulisan ini hingga selesai. Mari terus berdiri dengan tegap, tetapi tidak lupa untuk duduk dan istirahat. Waktu terus berjalan, hari baru menanti.Β 

Selamat Tahun Baru 2021!

Kontributor:
Sheila Hauna Arifa (PL’18), Hasna Khadijah Salsabila Lahino (TL’19), Rachmadini Melita Trisnasiwi (AR’18), Humaira Fathiyannisa (TL’18), Claresta Dhyhan Ediganiputri (AR’18), dan George Michael (AR’18)

Share.

Leave A Reply