Opini: Bagaimanakah Pengaruh Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Mendorong Perekonomian Nasional?

0

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang umumnya disingkat sebagai KPPU merupakan sebuah lembaga independen yang bergerak dalam bidang pengawasan pelaksanaan UU Nomor 5/1999 dan UU Nomor 20/2008. KPPU terbentuk atas dasar keinginan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat demi mencegah terjadinya praktik monopoli. Hal ini juga telah menjadi landasan pedoman KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Hukum dan kebijakan persaingan usaha memiliki peran penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Hukum merupakan aturan yang diberlakukan untuk menghindari potensial terjadinya konflik sebagaimana telah diatur pada UU Nomor 5 Tahun 1999 perihal larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga hukum memiliki korelasi kuat dengan tujuan dari terciptanya kebijakan persaingan usaha yaitu menghindari terjadinya distorsi perekonomian. Distorsi perekonomian sendiri terjadi akibat  dilakukannya eksternalitas pasar, misalnya dengan tindakan kolusif. Tindakan sedemikian rupa ternyata tak hanya dilakukan oleh perusahaan besar tetapi juga dapat ditemukan pada kegiatan sehari-hari, seperti halnya monopoli perekonomian yang dilakukan pada saat membayar parkir. Namun, hal ini dapat dicegah dengan peran hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya hukum tersebut tentunya dapat terciptanya keadilan bagi seluruh pengusaha termasuk pelaku UMKM dikarenakan dengan terciptanya persaingan yang sehat maka perekonomian mereka juga dapat terangkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan adanya KPPU yang memegang teguh hukum dan kebijakan persaingan usaha, maka dapat memininalisir bahkan memberantas para pengusaha yang memiliki niat buruk. Sebagaimana hukum ini harus terus dijunjung agar terciptanya kesejahteraan masyarakan baik pelaku UMKM maupun pengusaha besar. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tertangkap sedang melakukan praktik monopoli maupun persaingan tidak sehat sebaiknya mendapat hukuman seberatnya agar mereka jera dikarenakan pemberian hukuman yang ringan akan mengakibatkan oknum tersebut tidak jera dan berujung pada pengulangan hal buruk yang kemudian akan ia lakukan kembali. Akibatnya, sektor perekonomian pada bidang tersebut akan goyah.

Terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi sektor perekonomian. Seperti yang kita ketahui, selama masa pandemi ini perekonomian Indonesia pada berbagai sektor sedang tidak stabil meskipun terjadi tanpa ada campurtangan pihak yang memonopoli perdagangan. Beberapa dari para pelaku usaha pun mulai beralih melakukan usahanya secara daring. Peralihan usaha dari tatap muka menjadi daring tentu menjadi sebuah tantangan baru bagi para pelaku usaha yang masih belum terbiasa. Akibatnya, hal ini dapat menjadi celah bagi para oknum tidak baik untuk melakukan persaingan usaha dengan melakukan monopoli perdagangan. Oleh karena itu, KPPU kembali berperan sangat penting dimana harus dapat menyesuaikan dengan era digital agar dapat melakukan pengawasan kepada persaingan usaha yang dilakukan secara daring.

Penulis: Sherina Wijaya (GL’19)

Share.

Leave A Reply