Diskusi Bersama WRAM mengenai Pembelajaran Jarak Jauh

0

Telah ditetapkan, kampus ITB resmi ditutup selama (setidaknya) satu semester ke depan. Sehingga, mahasiswa harus melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Untuk memastikan kesejahteraan mahasiswa tetap terjamin selama PJJ, Kemenkoan Kesejahteraan Masyarakat Kabinet KM-ITB melakukan diskusi dengan pihak Wakil Rektor Administrasi Mahasiswa (WRAM) melalui Zoom, Kamis (20/8) lalu. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan kabinet, perwakilan unit, perwakilan rektorat, dan perwakilan WRAM. Dibahas beberapa aspek dalam diskusi: ruang gerak, akademik, dan finansial. 

Ruang Gerak: Siapa Saja yang Boleh Masuk ITB?

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2182/IT1.B07/HK. 00/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dikeluarkan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi yang diterbitkan 20 Juli lalu, akses masuk kampus hanya diberikan kepada para ketua peneliti, inovator, asisten peneliti, dan mahasiswa S3, yang sebelumnya mengajukan izin akses masuk kampus melalui Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRRI). Lantas, bagaimana dengan mahasiswa S2 dan mahasiswa S1, terutama yang sedang melakukan penelitian atau TA? Hal tersebut dipertanyakan dalam diskusi.

Pihak Rektorat dan WRAM menyatakan bahwa ITB memiliki prioritas untuk memberikan akses masuk ke wilayah kampus ITB. “Prioritas utama itu untuk [civitas akademika yang sedang melakukan]riset. Prioritas kedua itu [untuk mahasiswa]S2. Untuk [mahasiswa]S1, kita akan meminta perizinan orang tua.”

Dalam diskusi juga hadir perwakilan dari beberapa unit, yaitu Aksantara, Unit Robotika (URO) ITB, dan Otomotif Rakata ITB. Mereka juga menyampaikan aspirasi mengenai perizinan masuk kampus ITB. Pasalnya, ketiga unit tersebut akan mengikuti lomba dalam waktu dekat, dan membutuhkan tempat serta fasilitas untuk persiapan mengikuti lomba. Pak Pras dari pihak Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) menanggapi, “Untuk yang urgent  seperti itu, kita tunduk ke kebijakan Satgas Covid.”  

Proses permintaan izin tersebut harus melalui beberapa pihak. Pertama, mahasiswa yang memerlukan izin memberikan proposal yang berisikan rundown lengkap (jumlah orang, tempat, dan waktu) ke Ditmawa, yang oleh Ditmawa direkomendasikan ke Satgas Covid. Kemudian Satgas Covid akan mengevaluasi surat tersebut, dan apabila memenuhi syarat, akan diperbolehkan. Keseluruhan proses akan memakan waktu sekitar 3-5 hari. Apabila mahasiswa ingin menanyakan proses tersebut, dapat langsung menghubungi Ditmawa. 

Pihak Kabinet KM-ITB menyampaikan bahwa sangat disayangkan pihak rektorat tidak membuat prioritas akses dan mekanisme yang disosialisasikan secara resmi. Hal ini menyebabkan ketimpangan akses mahasiswa. Mahasiswa yang sangat membutuhkan akses masuk kampus seringkali tersisihkan.  “Banyak orang yang mengasumsikan tidak boleh masuk ke kampus atau bahkan ada yang masuk saja ke kampus, sehingga terjadi ketimpangan,” kata Nada Zharfania Zuhaira (TL’16), K3M ITB yang juga hadir dalam diskusi sebagai moderator. “Saya menyayangkan Satgas tidak paham apa yang dibutuhkan mahasiswa karena kita ke kampus bukan untuk main-main. Sampai saat ini belum ada peraturan resminya seperti SE, sehingga bentuknya hanya peraturan-peraturan terpisah.”

Akademik dan Finansial: Masalah yang Harus Dituntaskan

Dari survei yang dilakukan kabinet mengenai tingkat kepuasan terhadap sistem PJJ semester lalu, sebanyak 48,9% mahasiswa menjawab tingkat kepuasan mereka setinggi 2 dari 4. Tiga faktor dan masalah utama yang dialami mahasiswa adalah penyampaian materi perkuliahan, platform kuliah, dan tugas yang diberikan. Kabinet KM-ITB memberikan rekomendasi solusi berupa perbaikan Learning Management System (LMS), pemberian pembelajaran yang lebih interaktif, standardisasi platform kuliah yang digunakan, koordinasi terkait beban tugas, pemberian subsidi kuota internet, penerapan metode asynchronous learning (metode pembelajaran asinkron, ketika mahasiswa dapat langsung mengunduh seluruh materi pembelajaran sehingga tidak perlu mengaksesnya secara daring), pemastian seluruh mekanisme dan sistem yang menjadi solusi PJJ dari ITB dapat digunakan dan diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, serta pengambilan umpan balik secara berkala dari mahasiswa.

Hasil Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa Selama PJJ oleh KM-ITB
Sumber: kmitb.xyz/MateriDiskusiBersamaWRAM

Hal-hal teknis seperti ketersediaan gawai, kuota, dan akses internet pun memengaruhi permasalahan mahasiswa di bidang akademik. Ditmawa mengatakan bahwa, berdasarkan data, terdapat sekitar 1000 mahasiswa yang tidak memiliki gawai. Untuk kuota, ITB telah bekerjasama dengan Indosat dan Telkomsel untuk memberikan sebanyak sebesar 5000 bantuan paket kuota pada semester lalu.

“Untuk gadget sedang ongoing,” Pak Pras menyatakan. “Untuk kuota sekarang (semester ini), sudah ada landasan legalnya. Kemarin sudah ada 1 terabyte paket data dari Indosat, awal semester akan didistribusikan untuk mahasiswa yang memiliki kendala ekonomi. Untuk [bantuan dari]Telkomsel masih dalam tahap pendiskusian.”

Hal-hal teknis ini seringkali berkaitan dengan permasalahan finansial mahasiswa. Pak Pras menjabarkan bahwa ada 2801 mahasiswa yang meminta keringanan UKT, dan tidak ada yang ditolak. “Paling diarahkan ke cicilan/penangguhan,” jelasnya. Akan ada pula peninjauan ulang karena masih ada mahasiswa yang merasa keberatan. Kemudian, mahasiswa yang meminta penangguhan UKT berjumlah 2241 orang, dan mahasiswa yang ditolak hanya “sedikit”. Beliau mengatakan persentase pastinya  belum dihitung, namun jumlah mahasiswa yang ditolak hanya “hitungan jari”.

Pak Pras juga menjelaskan mengenai sistem bantuan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan peserta Bidikmisi. Ada 2 bantuan bagi pemilik KIP Kuliah, yang pertama berlaku untuk satu semester terkait dengan COVID-19—Kemendikbud mengeluarkan bantuan sebesar Rp2.400.000,00, tanpa bantuan untuk biaya hidup. Kedua, bantuan bagi pemilik KIP Kuliah selama 4 tahun yang hanya diterima oleh mahasiswa baru. Bantuan kedua ini dulunya bernama Bidikmisi. Mahasiswa (hingga angkatan 2019) penerima Bidikmisi (disebut Bidikmisi on going) tetap berhak mendapatkan beasiswanya. Besar bantuan KIP Kuliah selama 4 tahun adalah sejumlah Rp2.400.000,00 untuk pendidikan (yang ditransfer langsung ke kampus sebagai biaya kuliah) dan Rp700.000,00/bulan selama 1 semester yang ditransfer langsung kepada mahasiswa untuk biaya hidup. 

“[Uang]  2,4 juta [ini]tidak dipakai ITB untuk UKT, [namun]dikembalikan [kepada]mahasiswa untuk bantuan pondokan atau kegiatan-kegiatan bidikmisi, termasuk juga internet, kuota, dsb.” Beliau menjelaskan, “Kalau [untuk]mahasiswa lama, selama belum lewat dari 4 tahun, masih mendapatkan beasiswa bidikmisi normal.”
Terakhir, kabinet mempertanyakan kemungkinan dibukanya batch baru pendaftaran beasiswa UKT, terutama untuk mahasiswa yang baru masuk di tahun ajaran 2020/2021. Pak Pras menjelaskan bahwa mahasiswa baru mengikuti prosedur yang sama. Jika masih ada keberatan, dapat diajukan kembali. Situasinya masih akan ditinjau kembali dan sejauh ini masih belum ada kebijakan.

Kontributor: Humaira Fathiyannisa (TL’18), Alifia Navisha Salama (TI’19)
Editor: Farah Kartika Dewi (OS’18)
Foto Sampul: Alifia Navisha Salama (TI’19)

Share.

Leave A Reply