Tajuk Rencana: Sesulit Itukah Memahami RUU PKS?

0

Mengabaikan desakan dan kecaman publik, hari ini (2/7), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menarik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Rencananya, RUU PKS akan dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Alasannya konyol: pembahasannya agak sulit.

Begini alurnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan RUU PKS digagas sejak 2012, tapi baru direalisasikan pada awal 2014. Tahun 2016, RUU PKS berhasil masuk Prolegnas, namun pada periode kepresidenan Jokowi 2014-2019, RUU PKS “gagal gol”. Meski berstatus RUU bawaan (carry over), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna F. Laoly, beserta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui penyertaan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas pada Januari silam. Kini, RUU PKS dipaksa hengkang dari Prolegnas Prioritas 2020.

Melihat ke belakang, RUU PKS muncul karena ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual. Dalam catatannya, Komnas Perempuan menegaskan RUU PKS dapat menjadi undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus (lex specialis) karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih banyak keterbatasan dalam mendefinisikan kekerasan seksual. Dengan demikian, RUU PKS merupakan bentuk reformasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan. Meski Komnas Perempuan  telah  mencatat peningkatan laporan kekerasan seksual sebanyak 693% dalam satu dekade ini (re: terdapat peningkatan kepercayaan), angka ini belum merepresentasikan kenyataan di lapangan. 

Kasus Kekerasan Seksual dan Gentingnya RUU PKS

Pada 2016, tagar #NyalaUntukYuyun naik di media sosial sebagai bentuk solidaritas atas kasus pemerkosaan yang dilakukan 14 orang laki-laki kepada seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Di tahun yang sama, terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang karyawati pabrik. Salah satu pelaku memasukkan gagang cangkul ke badan korban ketika korban masih hidup.

Tahun lalu, seorang guru honorer mendapatkan amnesti dari presiden setelah ia dipidana dengan UU ITE karena ia merekam percakapan mesum kepala sekolah. Proses tersebut memakan waktu 7 tahun. Selain kasus itu, banyak kasus lain yang penyelesaiannya tidak melindungi korban: viralnya video pelecehan seksual seorang siswi SMA di Sulawesi Utara Maret lalu, pemerkosaan anak berumur 13 tahun yang terjadi di Bali April lalu, pemerkosaan anak SMP di Gresik Mei lalu, adalah beberapa contohnya.

Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan membuktikan bahwa kasus-kasus yang terkuak masih ujung dari gunung es. RUU PKS menjadi genting untuk segera disahkan karena dapat melindungi korban kekerasan seksual dan menjadi payung hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual. Perlu ditekankan bahwa RUU PKS berpihak pada perlindungan korban. Pengesahan RUU PKS memberi ruang bagi pendampingan korban, karena selama ini, akses pendampingan bagi korban kekerasan seksual masih minim. Selain itu, RUU PKS juga memberi jaminan bagi pemulihan korban.

Penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020 mengindikasikan banyaknya anggota legislatif yang tidak paham mengenai isu kekerasan seksual dan urgensinya. RUU PKS dikatakan “memiliki perspektif liberal” serta ditakutkan membuka pintu bagi legalisasi seks bebas, prostitusi, dan LGBT di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa kontra dalam diskusi dan pembahasan RUU PKS seringkali muncul dari penalaran hukum agama atau norma tempatan. Hal ini dikhawatirkan menutupi permasalahan yang lebih penting: perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sikap

Kekerasan seksual adalah tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Pelaku harus dihukum dan korban harus dilindungi. Kedua hal ini harus dijadikan prioritas utama. Banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena rumitnya proses mencari keadilan, padahal setiap korban sangat membutuhkan penanganan serta perlindungan yang tepat dan cepat. Lembaga yang diharapkan memberikan dukungan dan perlindungan hukum malah seringkali tidak bisa diandalkan. 

Sebagai lembaga jurnalistik, Pers Mahasiswa ITB menyediakan ruang bagi pembahasan isu-isu kekerasan seksual. Kami mendukung segala upaya penghapusan kekerasan seksual dan penegakan hukum. 

Pers Mahasiswa ITB mengecam tindakan DPR yang menunda-nunda pengesahan RUU PKS. Tren penundaan pembahasan ini hanya menunjukkan ketidakpahaman para anggota DPR akan masalah kekerasan seksual dan urgensi pengesahan RUU PKS ini. Kami yakin, RUU PKS tidak akan sulit dibahas jika para wakil rakyat telah paham (atau benar-benar mau belajar).

Ditulis dan diedit oleh Redaksi Ganeca Pos

Tajuk rencana (sebelumnya editorial) adalah produk pemberitaan Ganeca Pos yang memperlihatkan opini Ganeca Pos tentang isu yang hangat dan Ganeca Pos anggap penting untuk pembaca.

Share.

Leave A Reply