Seperti Rindu, Masalah UKT Harus ̶D̶i̶b̶a̶y̶a̶r̶ Tuntas

0

“No doubt our love was still there, but quite simply it was unusable, heavy to carry, inert inside of us, sterile as crime or condemnation. It was no longer anything except a patience with no future and a stubborn wait.”

Albert Camus, The Plague

Masa pandemi belum kunjung usai, namun pembelajaran harus tetap dimulai. Semester ganjil akan dilaksanakan dari luar kampus. Kelas, laboratorium, studio, dan perpustakaan yang biasanya ramai akan celotehan, cita, lara, kini harus menyepi sementara.

Awal Juli lalu, ITB mengeluarkan Surat Pemberitahuan perihal besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswanya: katanya, besaran UKT tidak berubah. Hal ini mengundang berbagai respon mahasiswa, dan kami disini ada untuk membagikan cerita mereka.

Berkeluh-kesah

Salah seorang mahasiswa—pengisi formulir yang kami bagikan—berpendapat bahwa UKT cukup memberatkan karena keluarganya termasuk keluarga yang sangat terdampak COVID-19. Sang ayah hampir tidak berpenghasilan sama sekali sejak Maret 2020, sehingga hanya Ibu yang bekerja untuk menanggung biaya sekolah 3 anak, biaya listrik, air, hingga internet untuk menunjang kebutuhan sekolah daring. Ada pula yang bercerita bahwa bisnis yang dimiliki keluarganya sedang dalam kondisi kurang baik—satu toko tutup, dan pendapatan berkurang.

Mahasiswa lain menceritakan keluarganya yang penghasilannya berkurang dan terpakai untuk membayar hutang. Selain itu, banyak juga mahasiswa yang menanyakan pemenuhan fasilitas pendukung proses belajar di masa pandemi dan transparansi UKT. Adapun mahasiswa yang meskipun tidak terdampak dari segi penghasilan tetap keberatan. Menurutnya, pengeluaran di masa pandemi ini semakin bertambah, sehingga dampaknya tetap terasa.

Sejauh ini, bantuan yang diberikan pihak ITB baru berupa beasiswa UKT ITB dan dana bantuan kemendikbud. Di sisi lain, Selasa (21/7) lalu, Kabinet KM ITB telah mengadakan audiensi bersama Rektorat perihal kejelasan UKT ITB dan kesejahteraan mahasiswa selama pandemi yang dihadiri oleh Dr. G. Prasetyo Adhitama S.Sn., M.Sn. (Pak Pras) selaku Direktur Kemahasiswaan ITB, Dr. Ir. Anas Ma’ruf, M.T. (Pak Anas) selaku Direktur Keuangan ITB, Nada (TL’16) selaku K3M, serta Ghullam (AE’16), dan Hanif (ET’17), selaku perwakilan dari Kabinet KM ITB. Audiensi tersebut ditayangkan melalui live stream Youtube. Pers Mahasiswa ITB telah merangkumnya sebagai berikut.

Sumber Dana Beasiswa ITB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 Pasal 53, terdapat beberapa pemasukan sumber dana untuk beasiswa yang diterima oleh pihak ITB. Secara garis besar, sumber dana tersebut dibagi menjadi dua yaitu, swasta dan pemerintah. ITB memiliki 48 sumber beasiswa swasta, sedangkan untuk beasiswa pemerintah, terdapat beberapa sumber dana yaitu dari pemda dan Kemendikbud. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 Pasal 53

Beasiswa Pemda merupakan beasiswa “titipan” dari daerah tertentu yang mana biasanya beasiswa tersebut telah disebutkan secara spesifik peruntukanya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)—atau yang biasa disebut dengan Beasiswa Bidikmisi—merupakan salah satu jenis beasiswa dari Kemendikbud. Pak Pras menyebutkan bahwa terdapat sekitar 800 kuota untuk penerima beasiswa KIP Kuliah. Beasiswa KIP-K ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Terdapat pula beasiswa Kartu Indonesia Pintar 2020 yang memang ditujukan untuk meringankan beban pembayaran di tengah pandemi, khususnya di semester selanjutnya. 

“Untuk KIP 2020 ini, ada surat dari pemerintah datang ke ITB. Prosesnya kita mendaftarkan mahasiswa, bukan dananya datang sejumlah itu kepada kami dan kami membagi-bagikannya ke mahasiswa,” jelas Pak Pras. Prosesnya jelas, mahasiswa—yang ingin mendaftar beasiswa—mengisi beberapa persyaratan, salah satunya data pendapatan orang tua, kemudian pihak rektorat mendaftarkan calon penerima beasiswa ke pemerintah, dan barulah uang akan dikirimkan oleh pemerintah melalui rekening ITB.  Saat ini, pihak rektorat memiliki data tingkat ekonomi mahasiswa sebagai pertimbangan dan 1900 dari angkatan 2019 telah mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan UKT dari pemerintah. KIP 2020 memiliki tingkatan dan kuota yang berbeda di setiap angkatan. “Kalau misal tidak terpenuhi kuotanya, ya pemerintah akan mengirim sesuai yang didaftarkan. Misalkan ada sisa, maka pemerintah menggunakan bantuan tersebut ke daerah lain  yang lebih membutuhkan,” lanjutnya.

Fasilitas yang Tidak Terpenuhi

Hanif (ET’17), salah satu perwakilan kabinet dalam audiensi mengenai UKT ITB di masa pandemi bersama rektorat (21/7) menyampaikan beberapa kendala terkait pembelajaran daring berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh kabinet KM ITB. Dari 654 responden, 59,9% mahasiswa merasa kurang puas atas pelaksanaan PJJ. Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan PJJ yang sudah diberlakukan. Faktor pertama adalah platform kuliah. Beberapa mahasiswa mengaku mengalami masalah dengan ujian dan koneksi internet. Selain itu, sebagian besar platform yang digunakan merupakan media dengan sistem video conference yang membutuhkan banyak kuota, seperti Zoom dan Google Meet. Kedua, mahasiswa merasa beban tugas yang diberikan semakin berat. Dengan kondisi daring, banyak interaksi antara mahasiswa dan dosen dilakukan satu arah. Jumlah tugas yang diberikan juga meningkat. Ketiga, mahasiswa merasa bahwa penyampaian materi kuliah kurang maksimal. Banyak dosen yang dirasa belum memaksimalkan waktu kuliah dan hanya memberi tugas atau bahkan sama sekali tidak mengadakan kuliah. Selain itu, terdapat ketimpangan fasilitas yang dimiliki setiap mahasiswa. Hal itu menghambat pembelajaran daring yang dilakukan.

Selain aspek akademik, Hanif memaparkan kendala terkait aspek ruang gerak. Ia mengatakan banyak UKM mengalami masalah dalam mengurus lomba atau barang-barang di kampus karena harus melewati prosedur birokrasi yang rumit. “Dari ITB  sendiri masih belum ada prosedur secara jelas terpublikasikan untuk akses kampus bagi mahasiswa untuk keperluan-keperluan yang sudah disebutkan dalam draft kajian yang sudah kita buat,” paparnya. Berdasarkan hasil kajian, Kabinet KM ITB mengajukan asynchronous learning sebagai metode pembelajaran.

Pak Pras menanggapi bahwa masalah mengenai jaringan internet mahasiswa dan dosen sudah dievaluasi dan sedang ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan kepada para dosen. Pak Anas menambahkan bahwa metode yang digunakan sekarang sedang diarahkan menuju asynchronous learning. Kemudian, Pak Anas menjelaskan akses masuk kampus sulit karena adanya penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Prosedur dinilai rumit karena memang disesuaikan dengan protokol kesehatan selama pandemi.

Salah satu mahasiswa mengatakan dalam survei, “Kalaupun memang tidak turun, apakah lantas ada penggantian “layanan” atau fasilitas yang diberikan? Jangan sampai dengan UKT yang sudah full, kami tidak dalam kondisi menggunakan fasilitas secara fisik, tapi tidak ada penggantian fasilitas yang diberikan secara merata. Secara merata, ya, tolong ditekankan. Kalau nanti ada pemberian fasilitas/layanan TAPI hanya untuk mereka yang memenuhi syarat tertentu, ya namanya tidak merata dong.”

Transparansi UKT ITB

Salah satu cerita yang banyak didendangkan oleh mahasiswa adalah permasalahan transparansi UKT ITB. Dengan diterapkannya PJJ selama semester depan, uang yang biasanya diperuntukkan untuk membayar listrik, air, dan biaya perawatan lain seharusnya dapat ditekan. Banyak juga fasilitas yang seharusnya didapatkan jika pembelajaran luring berjalan seperti biasa kini tidak didapatkan mahasiswa, seperti laboratorium, studio, atau perpustakaan.  Beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka tidak bermasalah dengan tidak adanya penurunan UKT, namun perlu ada transparansi dana dari pihak ITB. 

Saat audiensi, Pak Anas menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan dana besar-besaran untuk menghadapi COVID-19. Namun, karena ITB tidak memiliki rumah sakit, ITB tidak menjadi universitas prioritas untuk mendapatkan dana, bahkan dana untuk ITB dipotong dan dialihkan kepada universitas yang memiliki rumah sakit, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad). Sebagai perguruan tinggi yang berpegang pada tridharma, yang pertama kali dilakukan ITB begitu pandemi ini merebak adalah menggelontorkan sejumlah dana untuk masyarakat, misalnya untuk pembuatan ventilator, pembagian masker, dan lain sebagainya. 

Dalam mengelola keuangan selama ini, Pak Anas menjelaskan bahwa ITB sudah mengandalkan subsidi silang antar mahasiswa. Pak Anas juga memaparkan bahwa jika dibagi rata, 1 orang mahasiswa ITB membayar UKT sebesar 6 juta rupiah. ITB menerima sekitar 20% mahasiswa yang UKT-nya 0 rupiah. Apabila mahasiswa membayar UKT secara penuh, sekitar 6,5 juta rupiah adalah anggaran subsidi silang—untuk membantu mahasiswa lainnya. Mengenai masalah transparansi, Pak Anas memaparkan bahwa untuk menjamin transparansi, pengelolaan dana ITB diperiksa oleh auditor dari BPK, Dirjen Pajak, bahkan auditor yang disewa khusus agar keuangan ITB dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Majelis Wali Amanat (MWA) sendiri berkewajiban membentuk Komite Audit (KA) yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko (PP No 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB).

Dari dokumen kajian kabinet, salah satu hal yang diperjuangkan adalah transparansi UKT ITB: kemanakah perginya uang yang telah dan akan dibayarkan mahasiswa?

Nada menjelaskan bahwa mahasiswa tidak menuntut penurunan UKT sama rata, melainkan adanya penyesuaian penurunan UKT untuk tiap mahasiswa sesuai dengan keadaannya masing-masing.  “Tidak pernah ada terlintas di kepala kami soal distrust terhadap rektorat. Namun misal rektorat sudah memikirkan yang terbaik buat mahasiswa, memangnya kenapa kalau mahasiswa juga ingin tahu aja, sebenarnya sudah kemana aja alokasi-alokasi yang ada?” 

Menurut Nada, ada dua pilihan yang mungkin. Pertama, apabila mekanisme bantuan UKT yang disediakan ITB baru bisa diberikan untuk sebagian orang, maka mekanismenya harus sangat terbuka dan mempertimbangkan orang-orang yang akan tersisih—yang tidak bisa mendapatkan bantuan. Kedua, bantuan UKT diberikan kepada seluruh mahasiswa sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Untuk memperjelas bagaimana seharusnya transparansi UKT ITB berlangsung, kita harus berkaca pada identitas ITB sendiri. ITB adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Menurut PP No 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, “ … PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.” Undang-Undang tersebut juga mengatur perihal akuntabilitas PTN-BH.

PP No 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Sebagai badan hukum publik, PTN-BH juga diklasifikasikan sebagai badan publik (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik). Karena itu,PTN-BH juga harus mematuhi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat, dan termasuk di dalamnya mahasiswa, berhak untuk mengetahui informasi publik. Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini berarti ITB sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik tersebut. Salah satu cara yang dapat ditempuh mahasiswa adalah mengajukan permintaan ke Komisi Informasi Publik yang ada di ITB, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITB.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi publik yang berhak diterima oleh masyarakat (pemohon informasi publik) wajib diberikan, kecuali memenuhi syarat yang dapat membuat Badan Publik menolaknya.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Nada menyebutkan bahwa kemungkinan dasar permasalahan UKT ITB ini ada di transparansi alokasi. Karena itu pula transparansi merupakan tuntutan nomor satu pada Kajian Isu Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet KM ITB.

Hal yang dituntut kabinet dan banyak mahasiswa adalah informasi mengenai pengalokasian UKT ITB, utamanya pada masa pandemi. Jika pihak ITB tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, apakah mungkin informasi tersebut memenuhi salah satu poin pada ayat (3)?

Kabinet dan Rektorat

Terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh Nada selama diskusi berlangsung. Pertama, Nada memaparkan keresahannya terkait perbedaan penurunan UKT dan beasiswa UKT. “Seharusnya ada maksud tertentu kenapa Pak Nadiem membedakan ‘kamar’ antara penurunan UKT dan beasiswa UKT. Sepemahaman saya, ITB mencari dana pemasukan tambahan untuk akhirnya mahasiswanya mengurangi pembayaran UKT-nya. Kalau penurunan UKT, pola pikirnya kan menurunkan pemasukan ITB. Saya rasa itu merupakan dua hal yang berbeda,” jelasnya. Dana untuk beasiswa UKT didapatkan ITB dari subsidi silang dan pihak eksternal (jadi ada suntikan dana dari pihak eksternal, kemudian digunakan ITB untuk membantu mahasiswanya), sedangkan penurunan UKT artinya ITB mengurangi pemasukan dana dari mahasiswa.

Pak Anas menanggapi pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa bukan berarti pihak rektorat alergi mengenai penurunan. “Itu yang kami sebut scholars, berusaha menambah pemasukan dengan cara yang baik. Perkara penurunan itu kita anggap jalan terakhir.” Penurunan UKT untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan kondisi ekonominya masing-masing akan dijadikan opsi terakhir setelah pihak rektorat berusaha untuk mencari dana tambahan. Dengan diberikannya beasiswa, maka akan terdapat kuota penerimaan karena beasiswa yang diberikan jumlahnya terbatas.

“Kalau gitu, kalau misalkan saya minta semua teman-teman saya buat daftar beasiswa UKT itu tidak masalah, Pak?” Nada sempat bertanya pada Pak Anas.

“Kenapa begitu cengeng?” Pak Anas balik bertanya. “Saya balikkan, kalian ini scholars, kalau kalian merasa orang tuanya mampu, ya [beasiswa]ini bukan pada tempatnya. Jangan seperti itu, Nada. Yang harus kalian encourage, yang mampu, yok silakan you go ahead. [Bagi] yang nggak mampu, [ini]hak kalian untuk mendaftar.”

Kedua, Nada menekankan mengenai ketiadaan survei lanjutan tingkat ekonomi mahasiswa karena pandemi COVID-19 ini memengaruhi seluruh mahasiswa dan banyak yang terdampak secara ekonomi. “Sampai kapan kita bisa menetapkan mahasiswa ini terdampak atau tidak dan karena punya pola pikir seperti scholars tadi, akhirnya mereka menenggang diri [untuk mendaftar beasiswa]. Bahkan tidak ada transparansi terkait kuota beasiswa ini, Pak. Bagaimana cara kami tahu bisa sebanyak itu orang yang memanfaatkan,” lanjutnya. Selain itu, Ia juga membahas adanya ketidaksesuaian antara apa yang mereka bayar dan apa yang mereka dapatkan.

Tindak Lanjut Audiensi

Setelah berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam, diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan dan beberapa hal yang harus dikawal bersama yaitu,

  1. Belum adanya transparansi dana UKT bagi mahasiswa.
  2. Mekanisme penurunan UKT akan dijadikan opsi terakhir,  namun belum ada keterangan lebih jelas.
  3. Kuota untuk penerima beasiswa akan disampaikan dan diusahakan transparansinya.
  4. Aspek ruang gerak belum bisa dipastikan karena arahan dari pemda, satgas, dan sebagainya selalu berubah-ubah.
  5. Adanya kerja sama antara Ditmawa dengan Kesma Kabinet KM ITB kedepannya (dalam bentuk bantuan maupun program-program).
  6. Aspek akademik sedang dan akan terus dipersiapkan, dosen-dosen dilatih untuk mempersiapkan kuliah online.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diskusi tersebut, akan dilaksanakan diskusi lanjutan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 – 18.00 WIB (tentatif).

Kontributor: Humaira Fathiyannisa (TL’18), Rachmadini Melita Trisnasiwi (AR’18), Sheila Hauna Arifa (PL’18), Nayottama Putra Suherman (AE’18), Nurul Izza Fajriani (BM’19), Hasna Khadijah (TL’19), dan George Michael (AR’18)
Editor: Farah Kartika Dewi (OS’18)
Foto Sampul: Claresta Dhyhan Ediganiputri (AR’18)

Share.

Leave A Reply