Opini: Merayakan H+1 Hari Anak Nasional?

0

Baru saja kita merayakan Hari Anak Nasional (HAN) Kamis (23/7) lalu. Di tengah pandemi ini, HAN nampaknya semakin ramai melalui berbagai publikasi di media sosial. Ada yang menayangkan keseharian bersama anak, ada yang mengunggah foto masa kecilnya, ada yang menuliskan mimpi dan harapan bagi anak Indonesia, dan rupanya ada juga yang mengaitkannya dengan gagasan familisme pada era Soeharto.

HAN memang lahir pada zaman orde baru. Melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984, HAN pada masa itu ditetapkan jatuh pada tanggal 23 Juli. Namun, terlepas dari perbincangan yang tengah ramai mengenai sejarah di balik HAN, kini HAN masih dirayakan pada tanggal 23 Juli sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak Indonesia. Laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menuliskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak dalam Undang-undang

Pada tahun 1990 silam, Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat sedikitnya 10 hak anak yang harus diberikan, yakni hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, serta memiliki peran dalam pembangunan. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak pertama kali ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Kerap kali anak dianggap sebagai mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Padahal, menurut UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dari itu, sesungguhnya anak hingga usianya menginjak 18 tahun masih dilindungi oleh UU Perlindungan Anak dan berhak atas segala hak yang dijamin dalam UU tersebut. Adapun dalam UU Perlindungan Anak, hak anak didefinisikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. UU Perlindungan Anak menjamin berbagai hak anak yang harus dipenuhi, di antaranya: hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk memperoleh akses kesehatan, hingga hak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Anak, Realitas Kini, dan Pemaknaan HAN

Dalam diskursus hak asasi manusia, UU Perlindungan Anak merupakan salah satu usaha untuk menjamin nilai-nilai abstrak terkait hak asasi manusia khususnya hak anak. Namun, pada praktiknya, hari-hari ini Indonesia masih berkutat dengan tingginya permasalahan anak mulai dari kemiskinan, minimnya partisipasi, hingga kekerasan terhadap anak. Salah satu hak dasar yang vital—berkaitan dengan hak identitas—yakni hak untuk mendapatkan akta bahkan belum benar-benar dapat terpenuhi bagi anak Indonesia. Dilansir dari laman KPPA, data hasil hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2016, menunjukkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0—17 tahun, hanya sekitar 66,30 % yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya. Bahkan, ada sekitar 0,27% yang tidak tahu tentang akta kelahiran. Padahal, akta kelahiran adalah bagian dari hak identitas setiap anak dan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Tanpa adanya akta, anak akan dihadapkan pada kesulitan untuk mengakses pendidikan, jaminan sosial, hingga terkendala dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Di masa pandemi ini, perlindungan terhadap anak juga masih menjadi permasalahan yang seolah tak ada habisnya. Perlindungan anak bahkan kian menjadi hal rentan sebab banyak anggota keluarga yang harus berdiam di rumah dalam situasi ekonomi yang kian memburuk. Dilansir dari Laman KPPA, berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari–19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, hak untuk mengakses pendidikan juga kian terancam. Tuntutan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibayang-bayang oleh realitas infrastruktur yang buruk di berbagai daerah seolah kian menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu privilese. Dampaknya, anak-anak yang sejak awal sudah jauh tertinggal akibat terjebak dalam jurang kemiskinan, menjadi korban yang paling merugi. Beberapa waktu lalu, kisah Bapak Avan Fathurrahman, guru SD Negeri Batuputih Laok III menjadi viral. Ia harus mengajar berkeliling, sebab tidak semua siswa memiliki fasilitas pendukung PJJ. Kisah ini merupakan gambaran bahwa hak anak untuk mengakses pendidikan di masa pandemi sedang dihadapkan pada suatu tantangan besar. Padahal, sejatinya anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa dan sudah sepatutnya hak pendidikan mereka terjamin.

Pembahasan hak anak sesungguhnya merupakan suatu hal yang kompleks dan seolah tak ada habisnya. Maka, guna menjamin optimalisasi pemenuhan atas hak anak agar terwujud di berbagai daerah, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan pemerintah, melainkan kewajiban kita semua agar anak benar-benar mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang di ruang yang layak. HAN sesungguhnya menjadi salah satu waktu yang tepat untuk menebar semangat tersebut. Di balik sukacita dan riang gembira yang hadir bersamaan dengan perayaan HAN, sudah sepatutnya HAN menjadi momentum bagi kita semua untuk memikirkan kembali, seberapa jauh kita telah menjamin pemenuhan hak-hak anak Indonesia? Sudahkah kita berkontribusi untuk menjamin ruang gerak yang sehat dan kondusif bagi anak? Sudahkan kita memberi kesempatan bagi anak untuk bersuara? Sudahkah kita semua peduli pada anak di sekitar kita sebagai bentuk upaya kolektif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?

Merayakan HAN Setiap Hari

Pada akhirnya, HAN memang hanya menjadi salah satu momentum perayaan. Namun, sejatinya pemaknaan terhadap perlindungan hak anak harus dihayati setiap harinya. Berakhirnya sukacita perayaan HAN tidak semestinya menjadikan semangat untuk menjamin terpenuhinya hak atas anak berakhir. Melalui gerakan sosial kemasyarakatan, rasa peka terhadap lingkungan sekitar, tindakan individu, ataupun bentuk lainnya, sudah selayaknya kita turut berkontribusi pada pemenuhan atas hak anak. Hak anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun pemerintah. Hak anak adalah tanggung jawab kita bersama.

Penulis: Naretta Veronica (PL’17)
Editor: Farah Kartika Dewi (OS’18)
Foto Sampul: Dokumentasi Wakndrak / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) dimodifikasi oleh George Michael (AR’18)

Share.

Leave A Reply