Menuju Era Baru bagi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di ITB

2

Wacana penarikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas 2020 yang telah menjadi kenyataan kembali menyadarkan masyarakat Indonesia akan krisis dalam penanganan isu tersebut. Pasalnya, tindakan tersebut dilakukan DPR ketika kasus kekerasan seksual kian memuncak di tengah pandemi. Data Forum Pengada Layanan yang didapatkan dari 25 organisasi mencatat 106 kasus kekerasan seksual hanya dalam kurun waktu Maret hingga Mei 2020. Berbagai pihak menyesali keputusan DPR, termasuk Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia), Jeirry Sumampow, yang menilai DPR tidak memiliki kepekaan terhadap korban kekerasan seksual.

Melihat ke Dalam

Tidak hanya di Indonesia, isu tersebut juga kini mulai ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa ITB. Beberapa waktu lalu, Shofwan (PL’19) dan beberapa rekannya menginisiasi sebuah survei melalui akun Twitter-nya guna mengumpulkan data dan opini massa mengenai isu kekerasan seksual di kampus—secara spesifik pada isu pelecehan seksual. Survei tersebut tersebar dengan cepat. Tidak hanya massa kampus, survei tersebar hingga kepada alumni ITB. Muncul berbagai respon dan tanggapan. Beberapa di antaranya memberikan apresiasi atas keberanian untuk menyuarakan keresahan yang mereka rasakan. Beberapa lembaga maupun organisasi bahkan menghubungi Shofwan untuk menawarkan bantuan. Namun, tidak sedikit pula kritik yang mereka tuai. Beberapa orang mulai mempertanyakan dan meragukan validasi dan keamanan data yang mereka dapat melalui survei tersebut.

Keresahan akan isu kekerasan seksual di ITB bukanlah tanpa dasar. Pasalnya, belum ada lembaga di ITB yang spesifik menangani isu tersebut. Cory (TI’17), perwakilan HopeHelps ITB, menjelaskan bahwa meskipun telah tercantum pada peraturan yang terdapat di Buku Kode Etik Mahasiswa ITB 2019, masih terdapat ketidakjelasan pada bagian administratif. Korban yang hendak melapor hanya diberikan arahan umum tanpa arahan detail. Bahkan, prosedur tersebut masih jarang diketahui oleh mahasiswa. Layanan konsultasi yang telah tersedia masih memakan waktu 1-2 minggu. Belum ada pula penjelasan mekanisme bagi korban yang sudah melapor, jalur hukum atau jalur ‘kekeluargaan’-kah yang akan ditempuh.

“Memang sudah ada korban?”

“Kok belum pernah dengar berita pelecehan di ITB?”

Meski (hampir) tidak pernah terdengar, perlu diingat bahwa ITB berada di provinsi yang pernah menempati peringkat dua provinsi dengan kejahatan asusila terbanyak di Indonesia. Meskipun (kita asumsikan) di ITB tidak terdapat kasus kekerasan seksual, tidak ada salahnya jika ITB sebagai institusi pendidikan menyediakan peraturan yang tegas dan jelas guna memberikan keamanan dan perlindungan bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, pegawai, serta seluruh elemen kampus lainnya,  bak pepatah ‘sedia payung sebelum hujan’.

Masih Ada Harapan

Meskipun begitu, ternyata masih banyak mahasiswa yang peduli dan peka akan isu tersebut. Salah satunya ialah support and study group di bidang gender dan HAM yaitu Ganesha Umbrella Academy atau yang biasa dikenal sebagai GUAC. 

Membawa kerisauan terhadap isu gender dan HAM, pendiri GUAC mengawali pembentukan kelompok ini dengan berbagai diskusi. Prosesnya mengalir begitu saja di awal tahun 2019—dari diskusi di media sosial hingga obrolan tatap muka, sampai terbentuklah kelompok GUAC. Pada awalnya, GUAC pernah dengan berapi-api berencana mengadakan aksi atau propaganda untuk menyuarakan pandangan mereka. Namun setelah menerima kritik yang cukup tajam, GUAC kembali meredefinisikan identitasnya sebagai sebuah kelompok. Kini, GUAC fokus menyediakan safe place bagi para anggotanya, terlepas dari ras, suku, keyakinan, agama, disabilitas, orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender nya. GUAC pun senantiasa mendukung anggotanya untuk belajar dan berkarya.

Sejauh ini, GUAC berusaha mengedukasi anggotanya dengan mengadakan edukasi berbagai literatur, seperti SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic) yang menjelaskan spektrum gender dan seksualitas, sistem patriarki, relasi kuasa, rape culture, kesehatan seksual dan reproduksi, serta etika pendampingan. Edukasi etika pendampingan yang diadakan oleh GUAC terpusat pada pendamping sosial dengan perspektif korban, sehingga kebutuhan korban yang akan dijadikan fokus utama. Rangkaian edukasi ini tentu diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidang tersebut. Zharfan (PG’15), sebagai pendiri GUAC, juga berharap para anggota setidaknya memiliki gambaran dan pengetahuan mengenai dasar hukum, akses, dan layanan bantuan yang berlaku di Indonesia. GUAC juga aktif melakukan diskusi, tetapi karena alasan keamanan dan privasi anggota, tidak seluruhnya hasil diskusi dipublikasikan. Kini, GUAC sedang berfokus pada isu kekerasan seksual dan kesehatan mental di ITB.

Dengan mengutamakan keamanan dan perlindungan bagi anggotanya, GUAC memilih untuk berdiri sebagai kelompok independen. Meskipun begitu, GUAC tetap aktif melebarkan jejaring dengan kelompok lain seperti UKM Institut Sosial Humaniora Tiang Bendera dan Majalah Ganesha, ataupun HMJ seperti Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi “Archaea” ITB dan Himpunan Mahasiswa Farmasi ‘Ars Praeparandi’ ITB. Terbuka untuk seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3 ITB, tetapi GUAC terus berusaha memperbaiki filter bagi setiap mahasiswa yang ingin menjadi bagian dari kelompok ini. Hal ini dikarenakan komitmen GUAC untuk menjaga safe place bagi para anggotanya.

Sangat disayangkan, masih banyak tudingan miring dan misinterpretasi dari pihak luar terhadap kelompok ini. Beberapa pihak menuding GUAC sebagai kelompok sekularisme dan pemberi jasa konseling abal-abal. Menanggapi hal tersebut, GUAC memilih untuk tetap berkonsentrasi mengedukasi para anggota, belajar, dan terus berkarya.

Selain GUAC, terdapat pula HopeHelps yang baru-baru ini marak diperbincangkan di kalangan mahasiswa, termasuk di ITB. HopeHelps ITB kini hadir sebagai layanan cepat tanggap bagi korban kekerasan seksual di kampus ITB. Bentuk layanan tersebut terbagi menjadi tiga:  Psychological First Aid, Hukum, dan Administratif. Psychological First Aid merupakan bentuk layanan yang dilakukan oleh sesama mahasiswa. Adapun pada layanan hukum, HopeHelps ITB hanya bersifat menyalurkan, bukan menangani korban. Sementara untuk layanan administratif kampus, HopeHelps ITB bersedia mendampingi korban yang ingin menuntut keadilan melalui peraturan maupun regulasi yang sudah disediakan kampus. HopeHelps ITB bekerja sama dengan lembaga-lembaga mumpuni untuk menyelenggarakan berbagai layanan-layanan tersebut.

Terbentuknya HopeHelps ITB berawal dari keingintahuan Cory (TI’17), Direktur Utama HopeHelps ITB, dengan rekannya mengenai penanganan isu kekerasan seksual di ITB. “Gak ada kekerasan seksual kecil, kekerasan seksual besar. Kekerasan seksual yang dinormalisasi di ITB tetep gak boleh dilakukan,” ujar Cory. Melihat realita tersebut, Cory dan rekannya tergerak untuk memulai perjuangan mereka dan memutuskan untuk bergabung dalam HopeHelps Network. 

Cory dan rekannya sadar bahwa permasalahan ini harus diselesaikan bersama. Meskipun berdiri sebagai lembaga independen, HopeHelps ITB berupaya untuk berjejaring dan menjangkau sebanyak-banyaknya mahasiswa ITB sehingga kesadaran akan isu kekerasan seksual terus meningkat. Melalui media sosial, HopeHelps ITB aktif melakukan edukasi kepada massa kampus. Dengan upaya edukasi, diharapkan semakin banyak orang yang dapat mengidentifikasi dirinya sendiri dan tidak takut bersuara karena terdapat lembaga yang menaunginya.

Saat ini, HopeHelps ITB masih terus melakukan pemetaan pelaporan di kampus ITB. Kemarin (21/7), HopeHelps ITB telah resmi membuka layanan cepat tanggap untuk membantu penanganan isu kekerasan seksual di kampus ITB.  HopeHelps ITB berharap dapat menjadi organisasi yang terus membantu orang lain, serta mampu mengubah budaya pewajaran kekerasan seksual yang saat ini terjadi.

Semakin Mengakar

Isu kekerasan seksual pun ternyata menarik perhatian Kabinet KM ITB. Belum dirilis secara resmi, namun Kabinet KM ITB tahun ini berencana untuk membentuk kedirjenan baru, yaitu Kedirjenan Isu Gender dan Seksualitas di bawah naungan Kementerian Investigasi Isu dan Pergerakan Kedaerahan. Walaupun baru terdengar setelah pergerakan Shofwan dan rekan-rekannya, wacana pembentukan kedirjenan tersebut bukanlah respon reaktif. “Pembentukan kedirjenan sudah menjadi bagian dari tindakan strategis yang tumbuh dari relasi dengan pergerakan kedaerahan seperti Samahita Bandung,” jelas Ilham (AR’16) selaku Menteri Investigasi Isu dan Pergerakan Kedaerahan. Menurut Ilham, selama ini belum ada lembaga resmi yang dapat menjembatani KM ITB dengan organisasi luar yang bergerak di bidang gender dan seksualitas. Gacya (PL’18) selaku Dirjen Isu Gender dan Seksualitas berharap kedirjenan ini mampu menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang memiliki tujuan yang sama.

Bergerak secara informal, Kedirjenan Isu Gender dan Seksualitas sudah banyak melakukan komunikasi dengan dosen dan mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap isu tersebut.  Selain itu, kedirjenan ini juga sudah melakukan diskusi dengan organisasi perintis, lembaga independen, Kemenkoan Kesejahteraan Mahasiswa dan Kongres KM ITB untuk mematangkan gerakan yang akan mereka laksanakan setelah Musyawarah Kerja Kabinet KM ITB nanti.

Isu kekerasan seksual memang bukanlah fokus tunggal dari Kedirjenan Isu Gender dan Seksualitas. Namun kedirjenan ini tidak hanya tinggal diam melihat berbagai pergerakan yang sudah ada. Saat ini, Kedirjenan Isu Gender dan Seksualitas tengah memikirkan berbagai kemungkinan cara untuk bergerak bersama dengan lembaga-lembaga yang memerangi isu serupa. 

Perjalanan Dimulai

Berbagai pergerakan untuk menangani isu kekerasan seksual di lingkungan kampus ITB memang sudah diinisiasi. Namun, permasalahan ini hanya akan dapat terselesaikan jika diatasi bersama-sama. Diperlukan sinergi dari setiap pihak yang berkomitmen untuk memberantas kekerasan seksual di kampus ITB. Bukan hanya mahasiswa, pihak kampus juga diharapkan dapat segera mungkin turun tangan dalam proses pencegahan dan penanggulangannya.

Meski perjalanan masih panjang, setidaknya ITB sudah mulai bergerak menuju era baru bagi penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kontributor: Hafsah Restu Nurul Annafi (PL’19), Alifia Navisha Salama (TI’19), Hasna Khadijah (TL’19), Luthfi Muhammad Din Prakoso (FI’19),dan George Michael (AR’18)
Editor: Farah Kartika Dewi (OS’18)
Foto Sampul: Claresta Dhyhan Ediganiputri (AR’18)

Share.

2 Comments

  1. Bagaimana prosedurnya jika ingin menjadi anggota diskusi di GUAC? Bukan berarti saya adl korban atau apa, tp saya ingin mendapat edukasi SOGIESC.

    • Iya, tidak semua anggota GUAC adalah korban. Bisa coba dengan menghubungi official accountnya di Instagram, atau di Twitter untuk info lebih lanjut. mereka juga buka open recruitment untuk anggota mereka setiap periode.

      twitter : ganesha_UA
      Instagram : ganesha_ua

Leave A Reply