Layar Lebar di Masa Pandemi: Perseteruan antara Kepentingan dan Keinginan

0

Pada Senin (23/3), bioskop di Indonesia mulai ditutup akibat pandemi COVID-19. Bersama dengan tempat hiburan ruang tertutup lainnya, bioskop harus ditutup karena sifat transmisi virus COVID-19 yang sangat riskan untuk menular pada ruangan minim ventilasi. Penutupan bioskop menyebabkan penundaan tanggal rilis sejumlah film atau penggantian platform perilisan menjadi di platform hiburan daring seperti Netflix atau platform video on demand lainnya.

Perlu disadari bahwa menonton film di bioskop di masa pandemi merupakan kegiatan yang sangat beresiko. Texas Medical Association mengklasifikasi menonton film di bioskop sebagai aktivitas high-risk dan memberi nilai 8 dalam resiko penularan COVID-19 dari skala 1 sampai 10. Seperti yang sudah diketahui, virus corona menular melalui droplet. Pada ruang tertutup minim ventilasi, droplet mudah berputar-putar dan tersebar. Akibatnya, virus tersebut sangat mudah masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini juga didukung dengan kepadatan penonton dalam satu studio bioskop pada umumnya.

Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Gabungan Pengelola Bioskop Indonesia (GPBSI) berencana membuka bioskop-bioskop di tanah air mulai 29 Juli 2020. Rencana pembukaan ini diikuti dengan protokol kesehatan khusus yang sudah dirancang sedemikian rupa. Ketua GPBSI berkata bahwa pembukaan bioskop ini dipertimbangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020.

Protokol kesehatan yang diajukan oleh GPBSI diantaranya pemberlakuan physical distancing dengan mengosongkan setiap satu kursi, perobekan karcis mandiri oleh penonton, penjagaan di dalam ruangan oleh staf pada tiap pemutaran film, penyemprotan desinfektan setelah pemutaran film, dan penggencaran edukasi kepada penonton. Protokol kesehatan ini sudah disimulasikan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Wishnutama Kusubandio. “Beliau mengapresiasi protokol kesehatan bioskop yang kita sajikan secara simulasi dari mulai pintu masuk lobby, sampai belanja di kafetaria, sampai beli karcis, sampai masuk gedung, ikut nonton juga dan keluar,” seru Donny Syafruddin, Ketua GPBSI, kepada CNBC Indonesia pada Senin (13/7) lalu.

Di sisi lain, Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menyerukan kepada bioskop dan tempat hiburan malam untuk jangan dulu dibuka. “Dalam ruangan tertutup, ventilasi kecil, itu berisiko. Satu orang saja bersin di dalam ruangan itu bisa menulari yang lain,” ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Senin (13/7). Doni berkata bahwa belum ada daerah yang mengajukan pembukaan bioskop kepada Gugus Tugas dan belum ada usulan dari pengusaha bioskop untuk membuka lagi bioskop. Doni menegaskan bahwa rencana pembukaan bioskop seharusnya dikomunikasikan dulu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. “Nanti kami akan coba mengimbau kepada penyelenggara, asosiasi, mohon dipertimbangkan dan mohon sabar dulu lah,” kata Doni. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, keputusan penyelenggaraan kegiatan pembukaan bioskop berada di tangan Gugus Tugas daerah bioskop tersebut. Kepentingan GPBSI untuk membuka kembali bioskop perlu diberi perhatian lebih dan pengkajian yang sangat teliti mengingat resiko penularan yang sangat tinggi. Koordinasi antara lembaga pemerintah juga diperlukan. Lagipula, hiburan di bioskop bukan sebuah prioritas sehingga tidak terdapat urgensi untuk dibuka secepatnya. Substitusi dari hiburan yang diberikan oleh bioskop juga sudah berkembang pada zaman ini sehingga masyarakat tidak merasa begitu kehilangan dengan ditutupnya bioskop. 

Izin pembukaan bioskop juga didasarkan oleh status penyebaran COVID-19 daerah tersebut. Pembukaan bioskop pada 29 Juli 2020 tidak akan serentak, melainkan hanya beberapa daerah dahulu saja. “Saya nggak hafal. Yang jelas ada. Bangka Belitung udah boleh, Pangkalpinang, Sumatera Barat, Cilacap, Sulsel boleh. Kemudian di Kroya, Semarang. Jawa Barat juga ada yang sudah boleh. Tapi kan tidak merata,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pembukaan bioskop sebenarnya bukan terfokus pada isu lapangan kerja, tetapi pada ekonomi dan penghasilan dari pengusaha-pengusaha bioskop. Maka dari itu, pemerintah perlu memiliki prioritas dalam memberi izin pembukaan usaha mengingat efek dari pemberian izin tersebut.

Kontributor: Nayottama Putra Suherman (AE’18)
Editor: Farah Kartika Dewi (OS’18)
Foto Sampul: Dokumentasi master1305 (freepik) dimodifikasi oleh George Michael (AR’18)

Share.

Leave A Reply