Editorial: Mari Berkabung untuk Kebebasan Berekspresi, Akademik, dan Pers Indonesia

0

Desiderius Erasmus Roterodamus, disensor dalam Index Librorum Prohibitorum 1559.
Karya berada dalam domain publik.

Pada Rabu dan Kamis lalu (10-11/6), para pengurus Teknokra — unit penerbitan mahasiswa di Unila — menghadapi ancaman dari telepon tak-dikenal, teror order fiktif Gojek, peretasan akun media sosial, doxxing informasi pribadi, dan dugaan intervensi oleh intelijen. Kita berpikir: kejahatan mengerikan macam apa yang mereka lakukan sehingga memicu respons seperti ini? Mereka melakukan kejahatan mengerikan menyelenggarakan diskusi tentang diskriminasi rasial di Papua.

Kita seharusnya merasa gusar dengan satu kejadian ini saja. Akan tetapi, tentu saja, kejadian ini tidak berlangsung dalam ruang kedap.

Sabtu (6/6) lalu, Rektorat UI menilai BEM UI tidak “memberi teladan mengenai sikap intelektual”, tidak “mengindahkan peraturan dan tata cara yang berlaku di UI”, tidak matang-pertimbangan, dan ceroboh. Kita bertanya: entah apa yang telah BEM UI kerjakan sehingga menodai nilai-nilai akademik yang suci? Mereka menodainya dengan mengadakan diskusi tentang rasisme hukum di Papua.

Lagi, dua minggu yang lalu, Constitutional Law Society (CLS) UGM dituduh makar oleh salah satu akademisi UGM, serta menghadapi teror dengan pola yang mirip seperti yang dialami Teknokra. Mari kita bertanya (lagi): usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah apa yang telah dilakukan sekelompok mahasiswa ini sehingga layak dianggap makar? Mereka berusaha melaksanakan diskusi tentang pemberhentian presiden, yang akhirnya dibatalkan.

Apakah sudah terlihat polanya?

Tambah lagi dengan tujuh tahanan politik – empat di antaranya mahasiswa Universitas Cendrawasih dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura – yang menghadapi tuntutan 5 s.d. 17 tahun penjara atas tudingan bahwa aksi demonstrasi yang mereka lakukan merupakan tindakan makar, walaupun dengan kejanggalan prosedur di sekitar proses pengadilan ini, yaitu penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan.

Jika para pembaca sudah muak (seperti kami di redaksi) dengan contoh-contoh ini, tenang saja. Masih banyak kasus serupa: setidaknya sampai sekarang ada 99 tahanan politik dari Papua dan wilayah lain; kasus Ravio Patra, yang menghadapi pembajakan WhatsApp; kasus Novel Baswedan di mana pelakunya dituntut satu tahun penjara karena ketidaksengajaan; dan akhir-akhir ini, kasus Gusti Bintang, komika yang diserang oleh bot Twitter karena videonya yang mengomentari kasus Novel Baswedan

Jangan lupa bahwa ini semua terjadi di bawah krisis kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi terbesar yang dunia hadapi sejak zaman malaise, yang telah pemerintah ini tangani dengan (untuk mengatakannya secara halus) “suboptimal”.

Internet dan Kebebasan

Mereka yang ingin kegiatan berekspresi, akademik, dan pers ini tidak berlanjut mungkin harus belajar tentang efek Streisand, fenomena yang bocah remaja dengan pengalaman cukup di forum-forum internet dapat pahami secara intuitif. Makin keras usaha untuk menyembunyikan suatu informasi, makin tersebar luas informasi tersebut, terutama di Internet.

Apa yang mereka lakukan adalah contoh par excellence efek ini, yang teramplifikasi karena masyarakat lebih banyak di rumah dan lebih giat menggunakan internet berkat COVID-19.

Konsekuensinya? Diskusi publik serupa bermunculan di mana-mana. Figur-figur pergerakan di Papua tiba-tiba diundang dan mendapatkan platform luas untuk berbicara. Dalam kata-kata aktivis HAM Veronica Koman, “Terima kasih kepada negara, yang telah memberikan contoh langsung kepada kawan2 Indonesia yang baru belajar isu Papua, tentang betapa sulitnya bicara tentang Papua.”

Tanpa rintangan perizinan, aturan jam malam, peringatan satpam, dan masalah lainnya yang unik di ruang-fisik, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas mengadakan diskusi dan menyatakan sikap mereka tentang kontroversi ini ke publik. Contoh paling dekat, Sabtu (13/6) lalu, KM ITB beserta BEM Kema Unpad dan BEM Universitas lain di Jabar menyelenggaran diskusi #PapuanLivesMatter, membuat kajian kolaborasi, dan menyatakan sikap secara bersama-sama.

Rentetan kejadian di atas dan konsekuensi tak-sengajanya mungkin terutama memperlihatkan kegagapan mereka dalam memahami bagaimana jaringan sosial terdesentralisasi seperti internet bekerja. Internet secara inheren memang sulit dipahami dengan niche dan subsubkulturnya bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kebebasan, tetapi terbiasa dengan hierarki.

Ini menjelaskan pendekatan kasar dan primitif mereka terhadap kontroversi di internet: jika tidak dengan bot (yang secara jelas tidak mampu meniru dinamika percakapan manusia), pendekatannya dilakukan dengan kebijakan brute force tanpa pandang bulu (misalnya, penutupan akses internet di Papua dan Papua Barat oleh Pemerintah yang divonis ilegal). Membangun diskusi publik yang sehat, terbuka, dan berkualitas mungkin tidak pernah terbesit di kepala mereka karena memang sepengalamannya dulu di Departemen Penerangan, diskusi publik tidak pernah dibutuhkan.

Taktik-taktik peretasannya juga sama kasar. Dengan akses ke nomor telepon, peretas dapat dengan mudah membajak akun Gojek, akun WhatsApp, dan akun-akun lain yang bergantung pada autentikasi lewat nomor telepon. Walaupun begitu, jejak-jejak yang peretas tersebut tinggalkan terpampang dengan jelas. Dalam kasus Teknokra, misalnya, jejak peretas terungkap dengan permintaan SMS OTP yang tidak berasal dari pemilik akunnya. Pola peretasan macam ini juga dapat dengan mudah ditanggulangi lewat praktik-praktik keamanan sederhana, seperti menggunakan autentikasi dua faktor lewat aplikasi.

Sikap

Kebebasan berekspresi, akademik, dan pers sekali lagi diafirmasi signifikansinya oleh kejadian-kejadian ini. Mereka adalah pondasi di mana demokrasi kita berdiri.

Sebagai media komunitas ITB dengan nilai-nilai jurnalistiknya, Pers Mahasiswa ITB percaya bahwa masyarakat yang hidup dan berwarna dapat diciptakan lewat diskursus publik yang bebas dan demokratis. Kami akan selalu berusaha untuk memajukan ide ini dalam setiap kegiatan kami. Oleh karena itu, editorial ini menjadi sangat penting bagi Pers Mahasiswa ITB tidak hanya sebagai sebuah produk pemberitaan, tetapi juga sebagai wujud komitmennya terhadap kepercayaan tersebut.

Pers Mahasiswa ITB mendukung semua yang menggunakan kebebasannya untuk berekspresi, menyatakan pendapat, berdiskusi dalam mimbar akademik, melakukan kegiatan jurnalistik, dan kebebasan-kebebasan lain yang dijamin dalam konstitusi kita. Kami mengecam dengan tegas segala jenis usaha untuk melanggar kebebasan-kebebasan tersebut.

Ditulis dan diedit oleh Dewan Redaksi Ganeca Pos

Editorial adalah produk pemberitaan Ganeca Pos yang memperlihatkan opini Ganeca Pos tentang isu yang hangat dan Ganeca Pos anggap penting untuk pembaca. Editorial ditulis oleh salah satu anggota Redaksi atas persetujuan Dewan Redaksi Ganeca Pos, yang terdiri dari Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, dan satu perwakilan staf Redaksi.

Share.

Leave A Reply