Audiensi Policy Brief PSBB dari KM ITB ke BNPB

0

Ilustrasi audiensi. Poster oleh Claresta Dhyhan Ediganiputri (AR’18).

ganecapos.com, Rabu (10/6) telah diadakan audiensi antara KM ITB dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Acara yang digelar secara daring tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian KM ITB terhadap pandemi COVID-19 dengan memaparkan Policy Brief PSBB yang dirumuskan oleh Tim Aliansi KM ITB Lawan Corona dan diselesaikan pada 31 Mei lalu. Acara tersebut diikuti oleh delapan belas perwakilan dari KM ITB yaitu Samuel Gerald Marpaung (PL’16) selaku Menko Sosial Politik; Haura Zidna Fikri (PL’16) dan Arifin Rais (IF’17) selaku Wamenko Sosial Politik; Garindra Rifki Abrari (AE’17) selaku Deputi Relasi Strategis; Wien Deca (PL’16) selaku Menteri Kebijakan Nasional; serta Ihsan Fauzan (BM’17), Almira Aviorizki (KI’17), dan Dwika Alam Indrajati (PL’18) selaku Tim Aliansi KM ITB Lawan Corona. Sedangkan Eny Supartini hadir dari pihak BNPB selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB.

Acara yang dimulai pada pukul 12.00 WIB tersebut disiarkan secara live melalui kanal Youtube KM ITB dengan  Garindra Rifki Abrari sebagai moderator. “Harapan terbesar kami adalah pihak BNPB yang diwakilkan oleh Bu Eny dapat meneruskan hasil Policy Brief PSBB ini kepada perangkat perangkat pemerintahan, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah, untuk kemudian hasil Policy Brief PSBB ini diterapkan secara nyata,” papar Garindra memulai audiensi. Samuel Gerald sebagai perwakilan dari KM ITB kemudian mulai melakukan pemaparan. Samuel menjelaskan metodologi yang digunakan dalam menyusun Policy Brief PSBB.

“Sekilas tentang metodologi yang kami gunakan di sini, kami melakukan gap analysis ideal yang terkait ideal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, implikasi lembaga internasional, best practice negara lain dan best practice provinsi di Indonesia. Kemudian kami menentukan sektor yang terkena dampak dari COVID-19 dan juga menentukan akar masalah, serta menyusun KPI (Key Performance Indicator) dan rekomendasi berdasarkan masalah dari setiap sektor,” paparnya. Lebih lanjut Samuel menjelaskan bahwa berdasarkan enam kriteria syarat transisi kebijakan WHO, belum saatnya new normal diterapkan di Indonesia melihat faktor utama penyebaran COVID-19 belum bisa dikontrol. Usai memaparkan masalah dari lima sektor, yaitu kesehatan, ekonomi, sosial, pangan, dan transportasi, Samuel kemudian memberikan rekomendasi kebijakan untuk masalah di tiap sektornya.

Eny Supartini selaku perwakilan dari pihak BNPB kemudian mengapresiasi pemaparan yang diberikan. “Cukup komprehensif [mendengar]  apa yang telah yang disampaikan, memang luar biasa. Kita butuh kaum kaum muda yang betul-betul bela negara ini, artinya memikirkan konsep konsep ke depan apa yang sebaiknya dan harus dilakukan,” katanya. Eny kemudian menanggapi bahwa gambaran yang dipaparkan oleh Samuel sesuai dengan yang terjadi di negara ini. Situasi yang terjadi saat ini memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberlakuan PSBB. Kepala daerah yang masih belum memaksimalkan PSBB dan pemahaman mengenai PSBB yang belum tersebar dengan baik merupakan beberapa masalah yang saat ini dihadapi dalam pelaksanaan PSBB.

Audiensi Policy Brief PSBB dari KM ITB ke BNPB. Dokumentasi diambil dari kanal Youtube KM ITB oleh Luthfi Muhammad Din Prakoso.

Di akhir  audiensi, diadakan sesi tanya jawab. Kedua belah pihak saling berbagi tanggapan mengenai kebijakan PSBB yang sudah dijelaskan oleh Eny dan Policy Brief PSBB yang dipaparkan Samuel. Dalam sesi tersebut Eny menyatakan bahwa ia sangat setuju dengan pendapat Samuel bahwa masyarakat juga harus ikut andil dalam penyelesaian masalah PSBB ini. Ihsan Fauzan mewakili Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi ‘Archaea’ ITB bertanya tentang bagaimana pemetaan bisa dilakukan dengan tepat, mengingat tes harian yang dilakukan di Indonesia masih sangat minim.

“Untuk pertanyaan ini, [orang]  yang berkompetensi untuk menjawab adalah orang dari Kementerian Kesehatan. Tapi tidak apa, perlu kami sampaikan [bahwa]  intinya pemerintah sudah sangat maksimal dalam melakukan pemberian dukungan terhadap apa yang dibutuhkan. Tapi kembali lagi, kita akan memprioritaskan bantuan itu pada wilayah yang termasuk zona merah,” jelas Eny.

Penulis: Luthfi Muhammad Din Prakoso (FI’19)

Editor: Humaira Fathiyannisa (TL’18)

Share.

Leave A Reply