Kongres Mengamandemen Konsepsi dan AD/ART untuk Sistem Multikampus

0

ganecapos.com-Kongres KM ITB pada Sidang Istimewa Kongres (SIK) Jumat lalu (21/02) telah mengesahkan penambahan penting tentang sistem multikampus KM ITB di Konsepsi dan AD/ART. Penambahan tersebut mencakup dibentuknya badan baru Keresidenan Multikampus yang akan bertanggung jawab pada Ketua Kabinet KM (K3M) ITB, penambahan tugas Kabinet untuk mewadahi kegiatan kemahasiswaan di setiap kampus ITB, dan pendefinisian fase-fase KM ITB dalam transisi sistem multikampusnya.

Ini dilaksanakan sebagai respons terhadap rencana ITB untuk merelokasi mahasiswa Cirebon angkatan 2018 dan 2019 dari Jatinangor ke Cirebon, serta desakan dari mahasiswa Jatinangor dan Cirebon untuk kemahasiswaan yang lebih dinamik di kampus luar-Ganesha.

Baca: Kepindahan Mahasiswa ITB Cirebon Angkatan 2018 dan 2019

Sebelumnya, badan Keresidenan ini telah ada di bawah Kabinet, tetapi sebagai pilihan saja, bukan kewajiban kelengkapan organisasi KM ITB. Kabinet Suarasa yang dipimpin Ardhi Rasy Wardhana (TA’13) adalah yang pertama yang memperkenalkan badan ini ke KM ITB (albeit dengan nama yang lebih khas: Karesidenan). Kabinet Senurani dan Baracita kemudian mengadopsi model ini untuk urusan multikampus.

Amandemen ini disponsori oleh Komisi Perbaikan Sistem (Kompersis) Kongres KM ITB, yang diketuai oleh Senator HMH ‘Selva’ Muhammad Iqbal Patroni (BW’16), dan anggota Kompersis lainnya.

Ketetapan ini disahkan oleh supermayoritas: 28 dari 29 senator yang hadir. Satu senator dari HIMAREKTA “Agrapana” Dana Putra Kembara (BA’16) tidak mengesahkan ketetapan tersebut karena pembentukan Keresidenan tidak mengubah bagan organisasi di Konsepsi KM ITB.

Penambahan Baru

Pada Konsepsi, penambahan dilakukan pada tugas Kabinet untuk mewadahi kegiatan kemahasiswaan di setiap kampus ITB; elemen baru dalam sistem KM ITB, Keresidenan Multikampus; dan pendefinisian fase transisi Multikampus KM ITB.

Pada AD, penambahan hanya dilakukan pada pasal 13 tentang definisi Keresidenan. Pada ART, penambahan dilakukan pada pasal 50 ayat 12 tentang kewajiban Kabinet untuk mengangkat Ketua Keresidenan; pasal 56 ayat 1 tentang kepengurusan Kabinet; dan bab baru tentang Keresidenan pada pasal 60–64.

Secara umum, penambahan ini dilakukan untuk memastikan integrasi badan baru Keresidenan ke struktur organisasi KM ITB berjalan dengan lancar dan dengan landasan hukum yang kuat. Pada intinya, amandemen ini adalah amandemen untuk Keresidenan Multikampus.

Dengan disahkannya ini, Kabinet baru yang akan dibentuk oleh K3M Terpilih Nada Zharfania Zuhaira (TL’16) harus memiliki Ketua dan Tim Keresidenan yang akan bertanggung jawab untuk urusan-urusan di Kampus luar-Ganesha.

Apa Arti Ini untuk Mahasiswa Jatinangor dan Cirebon?

Ketua Kongres Andi Muhammad Karaka Kilat (TI’16), yang juga merupakan mahasiswa Cirebon, menjelaskan bahwa hal yang paling dasar akan berubah untuk mahasiswa Jatinangor dan Cirebon adalah kehadiran KM ITB yang jauh lebih kuat di kampus mereka. Dengan diformalkannya Keresidenan, kemahasiswaan Jatinangor dan Cirebon diharapkan mendapatkan pondasi yang lebih kokoh untuk memeriahkan kampus mereka, dan makin memiliki andil dalam menentukan arah kemahasiswaan mereka sendiri.

Andi menjelaskan juga pengalamannya sebagai mahasiswa Cirebon, “Dulu [pada masa Andi], kaderisasi terpusat untuk TPB Cirebon itu ga tersentuh sama sekali. Baru saat Kabinet Ardhi [Suarasa] kampus lebih dinamis.”

Ia menambahkan, “Kami pada saat membuat acara bahkan tidak tahu harus menghubungi siapa. [Saking buruknya persiapan acara di awal] Kami bahkan dikritik keras oleh para ketua himpunan saat itu.”

HMP PL Komisariat Cirebon, BSO MTI Cirebon, dan BSO TERIKAT Cirebon—masing-masing himpunan untuk mahasiswa Planologi, Teknik Industri, dan Kriya—telah dilibatkan secara ekstensif pada diskusi untuk Amandemen ini, ujar Andi. Persetujuan mereka untuk memformalisasi Keresidenan telah didapatkan sebelum sidang dilaksanakan.

Ketua Kompersis Kongres, Iqbal, mengatakan bahwa aspirasi ini muncul dari bawah-ke-atas (bottomup). Komplain utama mahasiswa Jatingangor dan Cirebon adalah bahwa kegiatan di kampus mereka seakan-akan membutuhkan approval dari Ganesha. Ini menghambat dinamisasi di kampus Jatinangor dan Cirebon.

Melihat ke Depan

Kongres baru akan dibentuk tidak lama lagi, mengiringi pergantian kepengurusan himpunan di seluruh KM ITB. Mengingat ini, Kongres selanjutnya diharapkan untuk tidak abai mengawal transisi multikampus KM ITB.

“Amandemen ini bukan yang terakhir untuk sistem multikampus kita. Prospek ke depan mungkin mencakup otonomi-penuh untuk kampus Jatinangor dan Cirebon, atau sistem federatif KM ITB yang mencakup seluruh kampus ITB.”, kata Senator HMP Pangripta Loka Jefri Deliandri (PL’16). “Perlu diskusi lebih lanjut tentang ini, tetapi ini adalah langkah awal dalam transisi kita”, tambahnya.

Salah satu yang menghalangi perencanaan dengan pandangan yang lebih jauh ke depan adalah ketidakpastian kebijakan Rektorat administrasi baru Reini Djuhraeni Wirahadikusumah (SI’86) tentang relokasi mahasiswa Cirebon.

Ketua Kongres Andi mengungkapkan, “Framework untuk fase-fase transisi ini adalah satu–dua tahun ke depan, karena keputusan yang pasti dari Rektorat belum jelas dan bahkan belum tentu Agustus ini [mahasiswa Cirebon pindah]seperti pada pemberitaan sebelumnya.” Andi menambahkan, “[Akan tetapi] harapan jauh ke depan adalah [dengan amandemen ini]pada fase akhir transisi multikampus telah siap badan kelengkapan organisasi untuk mahasiswa Jatinangor dan Cirebon.”

Kontributor : Muhammad Fawwaz Abiyyu Anvilen (TI’17)

Share.

Leave A Reply