Aksi 19 September: Perlawanan Mahasiswa

0

ganecapos.com−Kamis (19/9) lalu, mahasiswa dari berbagai universitas termasuk mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, aksi dilanjutkan dengan orasi dari berbagai perwakilan universitas. Ada 14 universitas yang turut serta dalam aksi ini, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara (UNTAR), Universitas Paramadina, Universitas Segalu, Universitas Nusa Mandiri, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Indraprasta, Institut Stiami, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Siliwangi, dan Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisaksi Jakarta. Selain itu, ada pula orasi dari perwakilan masyarakat yang turut hadir.

     Para mahasiswa melakukan aksi massa di depan gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan UU KPK (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

 

Mahasiswa melakukan aksi ini karena merasa reformasi telah dikorupsi dengan adanya banyak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, seperti disahkannya Undang-Undang KPK, banyaknya poin-poin janggal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), adanya rancangan undang-undang yang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Pertanahan, dan lain-lain yang dianggap bermasalah. Perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas memberikan tuntutan yang berbeda. Keluarga Mahasiswa (KM) ITB sendiri mempermasalahkan pengesahan UU KPK dan Pimpinan Ketua KPK yang dianggap bermasalah, dan membawa 6 tuntutan yaitu:

  1. Menolak dengan keras segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi
  2. Menuntut Presiden Joko Widodo utuk tidak mengesahkan pimpinan KPK terpilih sebelum pimpinan KPK terpilih yang terbukti memiliki catatan negatif dicoret melalui mekanisme yang transparan
  3. Menuntut Pimpinan KPK terpilih yang memiliki catatan negatif untuk mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan KPK
  4. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan
  5. Mengajak mahasiswa, KPK, dan masyarakat turut serta dalam upaya penolakan pimpinan KPK yang memiliki catatan negatif dan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK
  6. Mendukung KPK agar meningkatkan performa, kompetensi, serta tetap menjaga muruah KPK sebagai lembaga yang independen dan memiliki integritas dalam segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Seluruh mahasiswa melebur menjadi satu di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, dengan mengenakan jaket almamater yang menjadi ciri khas masing-masing. Suasana demo riuh rendah oleh nyanyian-nyanyian perjuangan yang dinyanyikan oleh massa yang hadir.

Reformasi dikorupsi, reformasi dikorupsi!

Para mahasiswa lantas membacakan Sumpah Mahasiswa bersama-sama yang isinya adalah sebagai berikut:

  1. Kami, mahasiswa Indonesia bertumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan
  2. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan
  3. Kami berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan

Pembacaan sumpah ditutup dengan seruan slogan penuh semangat, “Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup semangat demokrasi!

 

Mahasiswa menggunakan atribut-atribut sebagai wujud rasa penolakan dalam aksi melawan UU KPK yang baru disahkan bulan ini (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sekitar pukul 16.00 WIB aksi mulai panas dan massa mulai meminta DPR ‘membuka pintu’—membiarkan massa masuk dan berdialog langsung dengan perwakilan DPR. Mahasiswa yang hadir terus menerus menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan meneriakkan tuntutan-tuntutan. Meskipun demikian acara tetap berlangsung damai. Setiap ada tindakan yang ditengarai mulai anarkis, perwakilan mahasiswa yang ada di mimbar akan langsung mengimbau untuk tetap damai dan menjaga sikap. Beberapa polisi tampak berjaga di sekitar lokasi. Menjelang pukul 17.00 WIB, perwakilan mahasiswa dari setiap universitas yang menghadiri aksi akhirnya dapat memasuki Gedung DPR.

“Harusnya bertemu dengan Komisi III DPR,” kata Royyan, Penanggung Jawab Sementara Ketua Kabinet KM (PJS K3M) ITB. “Namun, semua anggota Komisi III DPR, hingga staf ahlinya, tidak ada di tempat. Akhirnya kami hanya berhasil menemui Sekretaris Jenderal DPR.”

Para perwakilan mahasiswa ini lantas menyampaikan rasa kecewa dan keberatannya terhadap pengesahan UU KPK yang dianggap terlalu terburu-buru dan justru melemahkan KPK. Perwakilan mahasiswa juga menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap anggota DPR. Setelah obrolan dan perdebatan yang cukup panjang, dibuatlah suatu surat persetujuan antara DPR dan mahasiswa yang isinya sebagai berikut.

“Perihal permasalahan reformasi yang dikorupsi dalam hal ini terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan bermasalah termasuk revisi UU KPK, RKUHP, dan lain-lain, telah disepakati poin-poin kesepakatan diantaranya adalah:

  • Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR-RI dan seluruh anggota dewan
  • Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan (19/9), dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perencanaan undang-undang lainnya yang belum disahkan
  • Sekretaris Jenderal DPR RI menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal (24/9)
  • Sekretaris Jenderal DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan.”

 

Lembar kesepakatan antara sekretaris jenderal DPR RI dengan pihak mahasiswa halaman pertama (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

 

Lembar kesepakatan antara sekretaris jenderal DPR RI dengan pihak mahasiswa halaman kedua (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Empat belas perwakilan universitas dan Sekretaris Jenderal DPR RI menandatangani surat persetujuan tersebut. Pada awalnya direncanakan bahwa Sekretaris Jenderal DPR RI akan menandatangai surat tersebut di atas materai. Namun, materai yang sudah disiapkan mendadak hilang sehingga sekretaris jenderal DPR RI tidak jadi menandatangani surat di atas materai. Surat persetujuan yang sudah ditandatangani kemudian dipaparkan kepada seluruh massa aksi yang masih menunggu di luar gedung DPR hingga sekitar pukul 20.30 WIB kemudian massa yang tersisa bubar dengan tertib.

Kontributor:
Humaira Fathiyannisa (TL ’18)
Muhammad Cikal Merdeka (FI ’18)

Share.

Leave A Reply