Hal-hal yang Perlu Dikawal Bersama Terkait Seleksi Mandiri ITB

0

Bandung—Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa (DEKTM ITB) menggelar konferensi pers terkait Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB) 2019 pada Senin (10/12) lalu. Sebelumnya, media kampus termasuk Pers Mahasiswa ITB memperoleh informasi dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet Senurani KM ITB, Muhammad Bayu Pratama (GD’14) bahwa media kampus dapat menghadiri konferensi pers tersebut. Namun, sesampainya di lokasi, media kampus yang sudah tiba seperti Pers Mahasiswa ITB, Boulevard ITB, dan Majalah Ganesha ITB ternyata dilarang masuk ke dalam ruangan konferensi pers. Dalam polemik SM-ITB ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan lebih jauh lagi.

“Mbak, mbak, mbak, dari media kampus ya?” tanya seorang karyawan humas ITB. Wartawan Ganeca Pos yang sedang berjalan menuju ruangan konferensi pers pun terhenti dan mengakui memang menjadi wartawan media kampus.

“Kalau untuk media kampus, ada waktunya tersendiri, karena kami memberi waktu yang lebih luang bagi mahasiswa untuk bertanya seputar hal ini. Kalau yang sekarang untuk media eksternal, kan, sebentar. Hanya tiga puluh menit. Tadi saya sudah menitip pesan ke Bayu sebenarnya, kalau mahasiswa tidak hari ini,” lanjutnya.

Ditanya mengenai kapan waktu pelaksanaan konferensi pers khusus media kampus, mulanya pihak humas menyatakan belum tahu tanggal pastinya. Wartawan media kampus yang sudah terlanjur hadir ke Gedung Annex ITB diminta untuk mengisi nama, asal media, dan nomor telepon pada selembar kertas yang disediakan untuk dihubungi lagi. Namun, dipastikan pelaksanaannya bukan pada hari tersebut. Tak lama, datanglah Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet Senurani KM ITB, Muhammad Bayu Pratama (GD’14), dan Menteri Koordinator Komunikasi dan Informasi Kabinet Senurani KM ITB, Yusrina Sabila (MRI’14). Keduanya meminta akses pula bagi salah satu perwakilan mahasiswa untuk masuk ke ruangan konferensi pers. Diajukanlah nama Andriana Kumalasari (SI’14) untuk masuk, dengan kapasitasnya sebagai PJS MWA WM (Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa) ITB. Bayu juga menyatakan bahwa apabila sesi konferensi pers hari ini tidak ditujukan untuk media kampus karena durasi yang singkat hingga tidak dapat bertanya banyak, maka PJS MWA WM ITB 2018 yang akrab disapa Ana itu pun tidak perlu mengajukan pertanyaan apabila diizinkan masuk. Namun, pihak humas ITB menampik ajuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa media nasional yang dapat mengikuti konferensi pers hanyalah media yang diundang oleh ITB.

“Begini, untuk mahasiswa nanti akan ada waktunya sendiri, setelah pleno MWA (majelis Wali Amanat), setelah tanggal 14. Iya, Mbak Ana (Andriana Kumalasari–red) juga nggak boleh masuk,” jelasnya.

Tanpa kesempatan untuk mengikuti konferensi pers, para wartawan media kampus pun berangsur-angsur pulang dengan pikiran carut marut mengenai ketatnya penjagaan konferensi pers ini. Terdapat beberapa hal yang dapat disorot dari konferensi pers terkait SM-ITB oleh DEKTM ini. Selain diadakan secara tertutup, alasan yang disampaikan oleh pihak humas ITB agaknya perlu ditinjau lebih lanjut. Dengan argumen bahwa media kampus diberi alokasi waktu tersendiri untuk konferensi pers agar dapat memberi pertanyaan-pertanyaan seputar seleksi mandiri dalam waktu yang lebih luang, seharusnya ketika seorang perwakilan mahasiswa tidak hendak bertanya pada konferensi pers, maka tidak masalah baginya untuk mengikuti konferensi pers sebagai penonton. Namun kenyataannya tidak. Ana, yang diajukan untuk memasuki ruangan dengan catatan tidak akan memberi pertanyaan pun tetap dilarang masuk.

Waktu menunjukkan hampir pukul tiga sore ketika wartawan media eksternal keluar dari ruangan. Konferensi pers tersebut berlangsung selama nyaris satu jam. Pembahasan pada konferensi pers tersebut adalah tentang tanggal pelaksanaan Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB) dan persyaratan yang dibutuhkan bagi peserta. Selain itu, dilakukan pembahasan mengenai alasan mengapa ITB mengadakan seleksi mandiri, seperti tercantum pada laman resmi penerimaan mahasiswa baru ITB.

Tanggal pelaksanaan konferensi pers jatuh pada Senin kemarin, dua hari sebelum rapat pleno MWA. Berdasarkan Statuta ITB pasal 20 ayat 1, “MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya”. Sedangkan, Rektor ITB berperan menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya. Oleh karena itu, kebijakan ini semestinya ditetapkan dahulu oleh MWA. Rektor pun harus bertanggung jawab kepada MWA, seperti yang tertulis dalam Statuta ITB pasal 25 ayat 4. Kondisi yang terjadi adalah, pihak Rektorat ITB telah memastikan pelaksanaan Seleksi Mandiri ITB tahun 2019 lewat konferensi pers yang mengundang media nasional untuk kemudian diberitakan.

“Secara formal, memang tidak ada kewajiban bagi Rektorat untuk melibatkan mahasiswa dalam proses ini, tapi secara kultural, karena kebijakan ini akan diterapkan ke mahasiswa, harusnya ada komunikasi ke mahasiswa. Tapi meskipun tidak ada kultural, dengan kita punya MWA WM harusnya bisa mengawasi kebijakan SM ini. Nah tapi sekarang, MWA di-skip sama Rektorat. Jadi, Rektorat itu berusaha untuk tidak melalui MWA, dan MWA ini, secara historis, mereka pernah kecolongan beberapa kali. Setidak-tidaknya dua kali yang tercatat. Yang pertama itu ITB Cirebon, yang kedua masalah UKT naik menjadi 12,5 juta. Keadaan di MWA, walaupun MWA di-skip, kebanyakan anggota MWA pun memang tidak banyak bersuara,” jelas Ana menyinggung polemik konferensi pers yang diadakan sebelum rapat pleno MWA.

Jika berkaca pada masa lalu, ITB memang pernah mengadakan seleksi mandiri. Namun, sejak tahun 2011, USM ditiadakan. Alasannya adalah pemerataan untuk berbagai kalangan calon mahasiswa ITB, yang mampu maupun tidak. Pada 14 Januari 2011, Republika.co.id melansir, ”Pertimbangan tersebut, menurut Akhmaloka, telah dipikirkannya, terutama sejak aturan pemerintah digulirkan. Sehingga subsidi yang ada dari Pemerintah bisa benar-benar sampai ke calon mahasiswa yang memang mendapatkan subsidi. ‘20 persen untuk anak miskin berprestasi dari kuota 3000 lebih kursi yang ada,’ tuturnya.”

Realitanya, pihak Rektorat saat ini sudah memastikan akan menggelar Seleksi Mandiri ITB kembali pada tahun 2019. Jaminan pemerataan bagi mahasiswa miskin berprestasi yang mendasari peniadaan seleksi mandiri tahun 2011 lalu pun tidak dibahas pada konferensi pers.

Selain itu, pihak rektorat tidak menyampaikan apapun mengenai SDPA saat konferensi pers. Padahal, SDPA sempat disinggung-singgung dalam sosialisasi yang dilakukan pihak rektorat sebelumya kepada lima belas orang perwakilan mahasiswa dengan rincian opsi pembayaran SDPA adalah 0, 12.5 juta, dan di atas 12.5 juta.

Yang juga perlu diperhatikan adalah, kuota SM ITB dengan besaran 20% dari kuota total penerimaan mahasiswa baru tersebut mengambil alokasi kuota dari SNMPTN dan SBMPTN di tahun sebelumnya. Tidak terdapat penambahan kursi dalam rangka Seleksi Mandiri ITB tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, tujuan SM-ITB untuk memberikan kesempatan ketiga menjadi janggal karena justru mengurangi kesempatan pertama yakni melalui SNMPTN dan kesempatan kedua lewat SBMPTN bagi para calon mahasiswa baru ITB 2019.

Beberapa hal yang inkonsisten tersebut bisa jadi masih mengganjal dalam benak. Yang dapat mahasiswa lakukan antara lain terus mengawal isu ini dan turut menyumbang pemikiran, dengan kegiatan terdekat berupa Kopi Sore bertajuk Seleksi Mandiri ITB pada Kamis, 14 Desember 2018 yang mendatangkan Mindriany Syafila selaku Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa ITB dan Bermawi Priyatna Iskandar sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

Kontributor:

Haura Zidna Fikri (PL’16), Claresta Dhyhan Ediganiputri (SAPPK’18), dan Humaira Fathiyannisa (FTSL’18)

Share.

Leave A Reply