Forum Massa Darurat: Mengupas Polemik Seleksi Mandiri ITB

0

Bandung — Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB) santer diperbincangkan baru-baru ini. Setelah delapan tahun tidak lagi menggunakan jalur seleksi mandiri dalam penerimaan mahasiswa barunya, ITB secara tiba-tiba mengumumkan akan membuka seleksi mandiri bagi calon mahasiswa baru ITB tahun 2019 dengan kuota 20% melalui laman resmi dan media sosialnya, kendati infografis yang disebar di akun instagram resmi ITB telah dihapus. Tanpa informasi yang cukup, mahasiswa ITB dibuat bertanya-tanya dan mencoba mencari jawabannya lewat forum massa pada Rabu (5/12) lalu.

Pesan berantai undangan Forum Massa.

Sebuah pesan berantai yang berisi ajakan forum massa darurat beredar semenjak Rabu sore. Forum massa ini diadakan untuk mengajak massa kampus memikirkan dampak dan menyatukan pandangan terkait Seleksi Mandiri (SM) ITB.

Menteri Advokasi Kebijakan Kampus Kabinet Senurani Andrean Firnanto (TM’15), dan PJS MWA WM Andriana Kumalasari (SI’14) turut hadir dan memberikan beberapa penjelasan terkait isu ini.

Forum dihadiri oleh tidak kurang dari delapan puluh orang. Sesuai isi pesan berantai tersebut, forum dimulai pada pukul 19.30 WIB di basement Campus Center Timur ITB.

Kronologi

Forum ini dibuka dengan pemaparan singkat mengenai SM ITB oleh Andrean Firnanto. Ia memulai dengan menjelaskan kronologi kejadian ini.

Pada 26 November 2018, Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa Muhammad Bayu Pratama (GD’14) mendapat pesan WhatsApp dari Ketua Lembaga Kemahasiswaan Sandro Mihradi. Ada arahan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan hendak bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk sosialisasi mengenai SM-ITB. Informasi ini diteruskan kepada Kabinet Senurani dan ketua lembaga lain di KM ITB.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Rektorat ITB kepada perwakilan mahasiswa pada 28 November 2018. Sosialisasi berisi perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dan dilanjutkan rencana ITB mengenai Ujian Masuk ITB melalui Seleksi Mandiri (SM) di tahun 2019 nanti.

Pos instagram resmi ITB terkait seleksi mandiri sebelum dihapus.

Menurut publikasi yang dilakukan oleh Kabinet, masyarakat memperoleh berita tentang SM-ITB dari informasi tak resmi di media sosial pada Selasa (4/12). Pada Rabu (5/12), akun Instagram resmi ITB, @itb1920 mengeluarkan publikasi infografis tentang informasi seleksi mahasiswa baru ITB yang telah dihapus pada saat berita ini keluar.

Pada saat yang sama, akun Twitter resmi ITB @itbofficial mengeluarkan publikasi yang masih online hingga saat berita ini keluar.

Di laman resmi Penerimaan Mahasiswa Baru ITB 2019/2020, ITB mengakui bahwa “Saat ini informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 2019 belum diterbitkan di halaman resmi Panitia Pusat SNMPTN – SBMPTN 2019.”

Pos twitter resmi ITB terkait SM yang masih ada hingga saat ini.

Hasil Sosialisasi

Menurut publikasi Kabinet yang sama seperti sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bermawi Priyatna Iskandar menyampaikan rencana ITB untuk mengadakan kembali seleksi mandiri pada Ujian Masuk ITB di 2019 nanti. Terakhir kali ITB menerapkan seleksi mandiri pada tahun 2009/2010.

Dalam latar belakang SM-ITB di laman resmi ITB, dengan diberlakukannya perubahan dalam skema seleksi masuk PTN 2019, ITB “… telah melakukan penyesuaian sistem penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana (Reguler) untuk tahun 2019, dimana seleksi akan dilaksanakan dalam tiga jalur, yaitu: Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri (SM) – ITB.”

ITB tidak setuju dalam peniadaan ujian keterampilan untuk program studi bidang seni dan olahraga yang digantikan dengan portofolio karya/penampilan sebagaimana yang dilakukan pada seleksi SNMPTN. ITB menyatakan bahwa ada kriteria khusus “… untuk calon mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain terkait potensi kreatif dan kemampuan merespon stimulus secara spontan yang hanya dapat dilakukan melalui Ujian Keterampilan.”

ITB menyampaikan bahwa dengan dibukanya SM-ITB, terbuka kesempatan ketiga bagi calon mahasiswa yang memiliki kualifikasi setara tetapi tidak lolos SNMPTN ataupun SBMPTN. ITB melalui laman resminya menyatakan, “…dengan adanya kesempatan ke-3 bagi calon mahasiswa yang berminat mengikuti pendidikan program sarjana di ITB, Seleksi Mandiri ITB juga mempertimbangkan kesempatan yang berimbang dan adil bagi siswa/I yang berasal dari sekolah menengah baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa sebagai bagian peran ITB untuk mendorong kemajuan pendidikan nasional.”

Ada beberapa alasan yang tidak disampaikan ITB dalam laman resmi Penerimaan Mahasiswa Baru ITB 2019/2020, tetapi disampaikan pada sosialisasi ke perwakilan mahasiswa. Dalam publikasi Kabinet, alasan yang mendasari penerapan SM ITB antara lain adanya penyesuaian ITB dengan perubahan seleksi masuk perguruan tinggi 2019 terutama mengenai kebijakan seleksi mandiri dan juga keperluan ITB untuk meningkatkan pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat (re: mahasiswa). Hal ini mengingat semakin berkurangnya dana BOPTN dari pemerintah untuk ITB. ITB pun berencana untuk pembaharuan fasilitas akademik. Sehingga, hal ini menurut rektorat menguatkan alasan ITB untuk kembali melaksanakan Seleksi Mandiri pada ujian masuk ITB.

Menyoal argumen bahwa terdapat kebutuhan ITB untuk meningkatkan pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat, Andre berkata, “Itu alus banget ya, artinya apa? Artinya ITB butuh uang, karena anggaran tidak cukup. Dan untuk alasan selanjutnya, mereka menyatakan bahwa dengan meningkatnya pendapatan, bisa dialokasikan untuk sarpras akademik dan peremajaan alat-alat UKM.”

Selanjutnya, ITB akan mengharuskan calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur USM, untuk memilih Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA). Pembayaran SDPA ini hanya dilakukan pada awal pendaftaran dan pembayaran UKT akan disamaratakan dengan mahasiswa lainnya.

Berdasarkan informasi pendanaan uang pangkal SM-ITB yang disampaikan oleh Andre, terdapat empat golongan SDPA, yaitu Rp0, Rp12.500.000, Rp25.000.000, dan di atas Rp25.000.000. Akan tetapi, nominal ini belum dapat dipastikan karena Rektorat belum menetapkannya. Andrean mengamini keraguan dalam adanya kemampuan ekonomi yang menjadi input saat pendaftaran ini sebagai suatu kejanggalan yang mengesankan bahwa ITB membeda-bedakan pelamar SM berdasarkan kemampuan ekonomi yang bersangkutan.

Apa Saja yang Dibahas di CC Timur?

Setelah pembahasan kronologi oleh Andrean Firnanto, PJS MWA WM Andriana Kumalasari menyampaikan keadaan finansial ITB saat ini, berbagai macam pemasukan dan pengeluarannya. Andriana berpendapat bahwa manajemen keuangan ITB saat ini berantakan; pemasukan uang masuk ke dalam suatu “baskom” besar yang kemudian dialokasikan ke setiap fakultas dan direktorat sehingga informasi tentang alokasi dana UKT pada akhirnya tidak pernah diketahui.  Untuk dana yang berasal dari APBN, alokasinya dapat diketahui dengan pasti karena alokasi ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ana menambahkan bahwa mimpi ITB dan sumber daya yang dimiliki tidak seimbang. Pemasukan Ultra Marathon ITB bisa mencapai 20 miliar. Namun, dana-dana tersebut hanya dapat mencukupi sekitar 20-30% kebutuhan ITB dan banyak aset ITB yang statusnya hanya pinjaman.

Selain itu, Andriana memperlihatkan beberapa regulasi yang terlihat berkontradiksi dengan SM ITB. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di Pasal 63 huruf c “Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip … nirlaba” dan di Pasal 73 ayat (5) “Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.”

Namun, dalam Permenristekdikti Nomor 90 tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, posisi legalitas seleksi mandiri terjamin legalitasnya di Pasal 3 ayat (2) “Selain penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN dapat melakukan seleksi mandiri yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.“

Perwakilan ISH-Tiang Bendera Andhika Bernad (EL’15) dan Guntur Iqbal Kelana Suryadi (PL’17) mengungkapkan sebuah analisis masalah ini dalam bidang keuangan. Mereka menganalisis relasi stakeholder di ITB, uang, dan bagaimana kebijakan ITB kemudian dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa masalahnya sebenarnya terdapat dalam inabsensi dokumen rasionalisasi formal dan intransparansi manajemen keuangan ITB. Di akhir, mereka mengajukan pertanyaan “seberapa besar bargaining power yang dimiliki oleh mahasiswa pada arah kebijakan ITB?”

Atas usulan Menteri Sinergisasi Gerakan Kemasyarakatan Faris Hafizh Makarim (EP’15), pengadaan Kopi Sore telah diusulkan kepada Rektorat ITB agar seluruh massa KM ITB dapat terlibat dalam diskusi lanjutan.

Perwakilan Majalah Ganesha Hanafi Kusumayudha (FT’16) menekankan pentingnya kekuatan massa untuk mengubah arah kebijakan. Menurutnya, gagalnya KM ITB dalam mengeskalasi isu yang telah lalu, seperti kenaikan UKT tahun 2018, karena KM ITB hanya merespon dengan sebuah gerakan elit. Eskalasi isu-isu lalu hanya melewati jalur resmi dan struktural, bukan dengan kekuatan massa.

“Kalau hanya dari MWA WM, Rektorat tidak akan merasa terdesak untuk memberikan itu (red: dokumen rasionalitas dan transparansi),” tutur Anna.

Peserta forum pun sepakat untuk melakukan gerakan yang seminimalnya menuntut pemberian dokumen rasionalitas dan transparansi tersebut. Gerakan pencerdasan dan pergerakan massa ini dibebaskan dalam bentuk apapun yang dipos lewat akun media sosial UKM, HMJ, ataupun pribadi,  dengan penekanan pada permintaan dokumen rasionalitas pelaksanaan USM dan transparansi manajemen keuangan di ITB. Gerakan komunal ini dimulai secara serentak sejak Kamis, 6 Desember 2018.

Sampai saat berita ini dibuat, MWA sebagai organ tertinggi di ITB belum bersidang pleno untuk membahas kebijakan SM-ITB ini. MWA baru akan mengadakan pleno pada 14 Desember 2018 dan mengagendakan pembahasan mengenai pelaksanaan kenaikan UKT dan transparansi keuangan yang isu mengenai USM dapat dimasukkan. Ketua MWA mengimbau Rektorat untuk menyinggung hal tersebut ketika membahas Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) 2019. Akan diadakan forum pengambilan aspirasi mahasiswa pada 10 Desember untuk mahasiswa Ganesha dan 12 Desember untuk mahasiswa Jatinangor. Aspirasi ini akan dibawa MWA WM ke sidang pleno MWA yang akan membahas isu ini.

Kontributor:

Haura Zidna Fikri (PL’16)George Michael (SAPPK’18), Farah Kartika Dewi (FITB’18), M. Raihan Aziz (FTTM’18), Rachmadini Melita Trisnasiwi (SAPPK’18), Humaira Fathyannisa (FTSL’18), Muhammad Fawwaz Abiyyu Anvilen (TI’17)

Share.

Leave A Reply