Diskusi Mahasiswa ITB dengan Disbudpar Kota Bandung: Bandung Menuju Community-Based Tourism

0

Mahasiswa ITB bersama perwakilan dari Forum RW Kota Bandung dan Disbudpar mengadakan diskusi terkait pengembangan kebudayaan dan pariwisata melalui pemberdayaan RT dan RW, Rabu (25/7). (MHU)

Bandung, ganecapos.com―Kabinet KM ITB bersama perwakilan Forum RW Kota Bandung mengikuti diskusi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertempat di kantor Pikiran Rakyat, Rabu (25/7). Diskusi ini mengusung tema Pemberdayaan RT RW Melalui Pengembangan Kewilayahan Budpar.

Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa ITB yang merupakan perwakilan dari Kementerian Relasi Masyarakat, Kementerian Kebijakan Daerah, dan Kementerian Relasi Media Kabinet KM ITB. Hadir pula pada diskusi ini perwakilan Forum RW Kota Bandung yang diketuai Robbiana Dani Awalludin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari, dan Ketua Kamar Perdagangan dan Industri (Kadin) Kota Bandung Iwa Gartiwa.

Forum diskusi diawali dengan sambutan dari Direktur Bisnis Pikiran Rakyat Januar P. Ruswita. Januar sangat menyambut baik adanya diskusi mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Januar mengambil contoh Provinsi Bali dan Kota Yogyakarta yang sudah memiliki sistem pariwisata yang establishedmapan.

Januar menekankan pentingnya diskusi ini untuk membahas sumber daya yang dimiliki Kota Bandung, kesiapan warga Kota Bandung untuk mewujudkan community-based tourism, dan antisipasi kendala-kendala yang dapat muncul dari perwujudan pariwisata berbasis masyarakat.

“Harapannya community-based tourism bisa dilakukan dari, oleh, dan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandung,” ujar Januar.

Persepsi Pariwisata Kota Bandung

Diskusi dimulai dengan pemaparan dari Kadisbudpar Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari. Kenny mengawali diskusi dengan menceritakan cita-cita Ridwan Kamil untuk bisa membuat Kota Bandung seperti Bali dan Jepang, yang tetap dapat mempertahankan kebudayaannya meskipun negaranya maju.

Kenny menjelaskan tiga hal yang perlu dilakukan untuk memajukan potensi pariwisata Kota Bandung.

“Pertama, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, pariwisata Kota Bandung itu seperti apa. Kedua, adanya perubahan pola pikir. Ketiga, yang sudah pasti adalah adanya kolaborasi,” ujar Kenny.

Penyamaan persepsi menjadi hal yang paling menantang yang pernah dihadapi Kenny sebagai Kadisbudpar. Menurut Kenny, pariwisata Kota Bandung dikembangkan dengan basis kebudayaan dan ekonomi kreatif.

“Sumber daya alam di Kota Bandung sangat melimpah dibandingkan daerah lain di wilayah Bandung Raya, hanya saja belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal,” ujar Kenny.

Terkait kolaborasi, Kenny mengakui bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak dapat bekerja sendiri. Menurut Kenny, pengembangan pariwisata Kota Bandung adalah bisnis end to end, hulu ke hilir, multisektor, dan melibatkan banyak stakeholder.

“Seharusnya ada kolaborasi antara akademisi, komunitas, media, pemerintah, dan pihak swasta,” kata Kenny.

Dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sektor kebudayaan sudah mendapat porsi perhatian yang lebih. Hal ini terbukti dengan adanya dua bidang yang mengurus kebudayaan. Pertama, bidang Kajian Kebudayaan yang menganalisis nilai-nilai kebudayaan Sunda yang ingin dimanfaatkan. Kedua, bidang Produk Seni Budaya yang bertanggung jawab pada ‘bagian hilir’ atau mengurus program seni budaya yang akan dibuat.

Kenny mengakui, komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Bandung masih kurang maksimal. Kenny melihat bahwa potensi masyarakat sangat besar, akan tetapi Pemerintah jarang memerhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disbudpar harus bersifat masif, rutin, dan konsisten.

Ikhtiar Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung sampai saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pariwisata di Kota Bandung. Salah satunya adalah merevisi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Substansi Perda yang diubah adalah ruang lingkup, perlindungan, dan klasifikasi cagar budaya.

Selain itu Pemerintah telah menindaklanjuti Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dengan menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Bandung.

Kenny juga menyinggung beberapa program yang sudah diinisiasi, seperti Museum Kota Bandung, aktivasi ruang publik, Bandung Rasana Nyata (Barata), dan Bandung Creative Belt. Aspek ekonomi kreatif yang sudah mulai dicoba untuk diwujudkan adalah fashion, film, musik, dan kuliner. Kenny berharap, Bandung dapat menjadi blueprint bagi Pemerintah Indonesia untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan nasional.

Kadin Kota Bandung, Iwa Gartiwa mengakhiri pemaparan Kenny dengan menambahkan beberapa informasi mengenai potensi pengembangan pariwisata Kota Bandung. Iwa menekankan pentingnya pendataan potensi ekonomi setiap daerah demi memetakan potensi pariwisata seluruh daerah di Kota Bandung.

Tanggapan Perwakilan Mahasiswa ITB

Menteri Relasi Masyarakat Kabinet KM ITB, Eko Fajar Setiawan (PL’14) menyampaikan hasil studi kasus Kementerian Relasi Masyarakat terkait potensi pengembangan kampung wisata di lingkungan Kecamatan Coblong. Dari hasil kajian Kementerian Relasi Masyarakat, tidak ada ikhtiar pemerintah untuk menambah jumlah kampung wisata di tingkat lokal. Sejauh ini, hanya ada satu kampung wisata di lingkungan tersebut, yaitu kampung kreatif Dago.

Eko juga menyampaikan usaha Kabinet KM ITB untuk berinteraksi dengan stakeholder di Kecamatan Coblong, khususnya di Kelurahan Dago dan Kelurahan Sekeloa. Eko mengatakan, ada temuan bahwa kampung-kampung lainnya juga ingin tumbuh menjadi kampung wisata. Oleh sebab itu, dalam draf studi kasus Kementerian Relasi Masyarakat, Eko dan tim merekomendasikan dua kampung wisata, yaitu Kampung Wisata 200 dan Kampung Wisata Nurbaya. Kampung wisata tersebut dibuat dengan mengadopsi konsep Rio de Janeiro dan menerapkan teknologi tepat guna yang disusun bekerja sama dengan mahasiswa pascasarjana STKS dan DP3APM.

Diskusi diakhiri dengan pemaparan masing-masing perwakilan Forum RW di setiap kecamatan. Secara umum, pemberdayaan masyarakat, konsistensi, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal belum dilakukan secara optimal. Para stakeholder yang tergabung dalam Forum RW berharap, terjadi komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat melalui stakeholder di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Sesi diskusi diakhiri dengan penyerahan draf kajian Kabinet KM ITB kepada pihak Disbudpar. Robbiana selaku Ketua Forum RW Kota Bandung mengakhiri forum dan berharap, forum diskusi berikutnya lebih berfokus pada pemanfaatan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Eko Fajar Setiawan (PL’14) menyerahkan draf studi kasus pengembangan kampung wisata di sekitar Kecamatan Coblong kepada Kadin Kota Bandung, Iwa Gartiwa. (MHU)

Kontributor: Michael Hananta Utomo (BE’16)
Editor: Rifqi Khoirul Anam (SI’16)

Share.

Leave A Reply