Wawancara Eksklusif Perwakilan Kabinet KM ITB di MUNAS BEM SI: Apa Yang Sebenarnya Terjadi?

0

ganecapos.com, ITB – Penyerahan posisi Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI periode tahun 2018 kepada KM ITB beberapa hari yang lalu menimbulkan pergolakan tersendiri di kalangan massa kampus. Berbagai pendapat dan opini bermunculan, namun kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat MUNAS BEM SI berlangsung masih simpang siur di kalangan awam.

Reporter Ganeca Pos berkesempatan menemui dua dari empat perwakilan KM ITB pada Musyawarah Nasional (MUNAS) BEM SI ke-XI di Universitas Riau, Pekanbaru, Riau yang diadakan pada hari Rabu (21/2) lalu untuk menanyakan kondisi yang sebenarnya pada saat MUNAS tersebut berlangsung. Hamnah (MRI’14) dan Galih Norma Ramadhan (PL’14) memberikan penjelasannya kepada pihak Ganeca Pos melalui wawancara eksklusif yang dilakukan Jumat (23/2) malam lalu.

Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme pemilihan korpus saat MUNAS kemarin?

Jadi kami dibagi tempat duduk per wilayah. Ada 10 wilayah: Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Jawa Barat, Jawa Timur, Jateng-DIY, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), BSJB, Kalimantan Tenggara-Barat (Kaltengbar), Kalimantan Timur-Selatan (Kaltimsel), dan Papua. Kemudian dari masing-masing wilayah mengajukan kampus manakah yang cocok menjadi korpus.

Dari 10 koordinator wilayah, sebenarnya hanya dua yang mencalonkan ITB. Dua koordinator yang lain mencalonkan Unri (Universitas Riau) dan enam sisanya abstain. Setelah dicalonkan, kedua calon langsung diminta menjelaskan mengenai apa yang mau dibawa saat menjadi korpus. Istilahnya semacam hearing. Setelah itu tanya jawab, lalu setiap wilayah berdiskusi, dan akhirnya voting dimana delapan dari sepuluh koordinator wilayah memilih ITB.

Dikatakan sempat ada kesepakatan antara Kongres dengan Kabinet mengenai penolakan penerimaan jabatan korpus, bisa dijelaskan?

Sebenarnya tidak bisa dikatakan kesepakatan, hanya sebatas komunikasi aktif antara Kabinet dan Kongres. Sebelum kami berangkat, komunikasi kami dengan pihak Kongres hanya sampai pada rencana yang akan dilakukan di MUNAS. Kami menjelaskan stance awal Kabinet sebenarnya tidak akan mengajukan diri sebagai korpus dan akan mendorong kampus lain yang dirasa cukup mampu. Kami hanya akan mempersiapkan diri untuk kembali mengambil peran sebagai Korsu (Koordinator Isu). Di komunikasi ini sama sekali tidak ada keterikatan yang kuat secara hukum KM ITB, itu bukan suatu bentuk ketetapan. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa belum ada legal formal yang mengatur kondisi seperti ini.

Adakah usaha dari perwakilan KM ITB yang hadir untuk menolak pencalonan ini?

Usaha penolakan itu sebenarnya sudah kami lakukan sejak hari pertama MUNAS. Kami berusaha melobi kampus-kampus lain dan menjelaskan constraint (ketidakleluasaan) kami. Wali sendiri sebenarnya sudah berusaha menjelaskan beberapa constraints dari KM ITB berupa SWOT KM ITB yang kami siapkan sebelum ke MUNAS. Constraint yang diberikan adalah kondisi internal Kabinet, birokrasi Kongres, dan kondisi massa kampus.

Hanya saja saat kami menjelaskan ke massa BEM SI, ternyata massa yang hadir merasa kondisi kami tidaklah lebih buruk daripada kondisi internal kampus-kampus lain sehingga penjelasan kami tidak bisa menurunkan bargaining position kami dari dorongan-dorongan kampus lain.

Berarti baik Kabinet maupun Kongres tidak memperkirakan dorongan eksternal yang sangat kuat ini, sehingga tidak bisa mempersiapkan semacam counter attack yang lebih efektif sebelum berangkat ke MUNAS?

Kami tidak menyangka akan terjadi banyak hal di luar agenda MUNAS, baik di dalam maupun luar forum, yang memang membentuk kondisi yang kurang mengenakkan dan dilematis bagi kami. Saat rapat koordinasi (Rakor) pertama sebelum MUNAS, kami hanya mendiskusikan sikap kami nanti, masih ingin bergabung ke BEM SI atau tidak, pilihan apa yang dapat kami dapatkan, dan lain-lain. Tidak ada persiapan khusus untuk mempersiapkan korpus. Kami hanya mencoba mengevaluasi keberjalanan setahun kebelakang sebagai korsu dan menyiapkan pemosisian sebagai korsu. Kami memang mencoba menyiapkan kemungkinan seperti korwil (koordinator wilayah), korpus, atau korsu karena kemungkinan itu selalu ada setiap MUNAS, tapi tidak spesifik membahas korpus.

Kenapa universitas-universitas lain sangat mendorong ITB menjadi korpus?

Kalau boleh dianalisis, posisi dan nama ITB sudah terjaga dengan baik dalam dua tahun terakhir. Sejak zaman Kak Dhika Zein (K3M ITB tahun 2016) hingga zaman Kak Ardhi (K3M ITB tahun 2017) kemarin, track record kami cukup baik di BEM SI. Dari situ, kampus lain menilai kami sudah siap dan strategis untuk memegang jabatan ini. Itu alasan pertama.

Alasan kedua adalah secara momentum politik, karena tahun ini merupakan tahun pemilu dan akan ada peringatan 20 tahun reformasi. Dengan adanya dua momentum politik ini, dibutuhkan korpus dengan posisi yang dekat dengan pusat pemerintahan.

Alasan ketiga, KM ITB dinilai memiliki kemampuan kajian yang cukup kuat. Kabinet KM ITB juga dinilai sebagai BEM yang sudah memiliki “bahan bakar” yang siap untuk menyongsong evaluasi 20 tahun reformasi nanti.

Lalu, KM ITB dinilai mampu melakukan diversifikasi pergerakan mahasiswa. KM ITB dinilai mampu melaksanankan pergerakan dengan bentuk-bentuk yang lebih beragam dan kreatif, tidak hanya aksi massa semata. ITB juga dinilai memilki jaringan yang kuat yang sudah dibangun sejak kepengurusan-kepengurusan sebelumnya.

Terakhir, mereka melihat sistem KM ITB yang seakan sudah menjadi miniatur BEM SI sendiri (adanya aliansi-aliansi kajian yang mirip seperti konsep koordinator-koordinator isu di BEM SI) sehingga dinilai infrastruktur kami lebih siap dibandingkan yang lain.

Adakah komunikasi antara Kongres dan perwakilan Kabinet selama MUNAS berlangsung?

Selama di MUNAS, kita tetap berkomunikasi aktif dengan Kongres. Kita terus mengabarkan kondisi dan perubahan-perubahan kecenderungan dorongan kampus lain terhadap ITB. Kita juga sudah menjelaskan berbagai constraint internal kita sebagai bahan penolakan atas berbagai dorongan yang diberikan presma kampus lain kepada presiden KM ITB.

Hingga akhirnya, di Rabu petang (21/2) dorongan tersebut semakin kuat seiring dengan semakin dekatnya proses pemilihan Korpus. Atas dasar itulah, kami segera mengabarkan kongres mengenai kemungkinan dicalonkannya ITB sebagai Korpus.

Apakah sempat disampaikan keputusan Kongres ini kepada massa BEM yang hadir?

Bagi kami yang hadir, kondisi malam itu sangat membingungkan. Di satu sisi, secara etika berelasi, hal itu (keputusan Kongres mengenai ketidaksetujuan ITB menjadi Korpus BEM SI—red) sudah tidak mungkin ketika kita sudah didorong sejauh itu oleh sebagian massa secara resmi dalam forum lalu seketika menolak sementara kita sudah menggunakan kesempatan hari-hari sebelumnya untuk melobi BEM kampus lain. Kesannya akan tidak baik.

Namun di sisi yang lain, Kongres sudah memberikan keputusan menolak. Pada akhirnya, kami berempat (jumlah perwakilan dari ITB—red) sepakat untuk take the risk demi menjaga nama baik ITB di eksternal namun dengan kemungkinan akan diadakannya mekanisme memorandum.

Kemungkinan memorandum sudah dijelaskan pihak Kongres saat menyampaikan keputusaanya. Kami menjelaskan kondisi yang terjadi saat keputusan keluar dan Kongres sendiri sudah sempat menjelaskan, bila memang hasil akhirnya terpilih, maka kemungkinan akan ada memorandum.

Apakah posisi Korpus ini akan mempengaruhi visi misi Wali sebagai K3M?

Poin penting dari apa yang dibawa Wali untuk KM ITB adalah “Pelayanan Merangkai Indonesia Madani”. Pelayanan ini memiliki sisi internal dan eksternal. Dalam posisi eksternal, pelayanan dapat berarti pemosisian diri sebagai pemersatu Indonesia. Posisi korpus masuk dalam konsep pelayanan eksternal sehingga posisi ini tidak bertentangan dengan konsep yang dibawa Wali.

Apakah KM ITB bisa memilih mundur dari posisi Korpus BEM SI?

Dari dokumen yang BEM SI punya, memang tidak ada mekanisme semacam rapat luar biasa yang membahas hal-hal seperti penurunan korpus. Secara keformalan BEM SI, mekanisme penurunan itu tidak ada.

Bagaimana rencana Kabinet kedepan setelah fenomena ini terjadi, dimana KM ITB resmi menjadi Korpus BEM SI namun internal KM sendiri ternyata menolak?

Kami mulai mengusahakan dari memberikan informasi yang objektif seperti yang sedang kami lakukan sekarang ini. Kami juga hadir ke agenda Kongres yang ingin membahas lebih lanjut mengenai mekanisme lanjutan setelah pemilihan. Saat itu kami mencoba menjelaskan, mendetailkan, dan mengklarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga berencana akan mengeluarkan semacam press release.

Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepasa massa kampus?

Saya harap ini bisa jadi momentum pembelajaran untuk KM ITB. Dengan adanya fenomena ini, massa kampus menjadi tersadarkan terkait BEM SI dan dampak yang kami miliki keluar. Meskipun memiliki dinamika internal, KM ITB dipandang memiliki potensi dan kompetensi yang cukup baik untuk memimpin gerakan eksternal . Mungkin ini bisa menjadi sebuah refleksi bagi kami (kabinet—red) untuk bisa menyadari urgensi dalam menyeimbangkan gerakan internal dan eksternal sekaligus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh KM ITB untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih besar untuk pergerakan kemahasiswaan dalam lingkup nasional.

 

Reporter: Afif Hamzens (FT’15), Mutia Aristawidya Paramesti (EB’15), Mentari Kasih (BI’15), Likha Itsmawati (FTI-G’17), M. Fawwaz Abiyyu (FTI-G’17) Ilustrasi: Mutia Aristawidya Paramesti (EB’15)

Share.

Leave A Reply