KM ITB menjadi Korpus BEM SI, Klarifikasi dan Ketegasan Tiap Pihak Ditunggu

0

ganecapos.com, ITB – Kongres KM ITB diminta untuk segera mengambil langkah jangka panjang terkait peran KM ITB sebagai Koordinator Pusat BEM SI. Kabinet KM ITB juga diharapkan segera mengklarifikasi dan menyampaikan strategi-strategi yang dimilikinya untuk menjamin nama baik KM ITB.

Pada Kamis (22/02) pagi lalu, massa kampus dikejutkan dengan kabar yang sampai dari Musyawarah Nasional (MUNAS) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berlangsung di Universitas Riau. Dalam salah satu agenda Munas, Ahmad Wali Radhi sebagai Presiden KM ITB terpilih sebagai Koordinator Pusat (Korpus) BEM SI untuk tahun 2018. Hal ini menjadi kejutan besar bagi lembaga-lembaga di KM ITB, terutama para senator di Kongres KM ITB, yang tidak menyangka bahwa posisi tersebut akan diklaim pada tahun yang sarat dengan atmosfer politik nasional.

Berdasarkan sumber yang telah dihimpun dari berbagai sumber, diketahui bahwa sebelum keberangkatan delegasi KM ITB ke Riau, salah satu perwakilan dari Kabinet telah menjamin kepada Kongres bahwa KM ITB tidak akan ‘mengejar’ peran sebagai Korpus BEM SI saat Munas berlangsung. Secara mendadak, Wali mengabarkan Kongres pada Rabu (21/02) siang dan meminta restu untuk mengambil peran tersebut. Hal ini mendorong Kongres untuk mengadakan pertemuan pada Rabu malam yang menghasilkan kesimpulan bahwa Kongres tidak menyetujui langkah yang diambil Presiden KM ITB, dengan 3 utusan himpunan menyatakan setuju, 17 menyatakan tidak setuju, dan 3 menyatakan abstain. Keputusan untuk tidak menyetujui keputusan tersebut diambil karena Kongres merasa dilangkahi Wali dalam salah satu bentuk pernyataan sikap yang membawa nama KM ITB, yang sebenarnya telah diatur dalam Tap Kongres KM ITB no. 20 tahun 2017.

Dalam SOP Aliansi BEM SI, Korpus bertindak sebagai koordinator setiap eskalasi isu yang telah disepakati dalam Munas BEM SI, menjamin sumber daya yang merata untuk setiap eskalasi isu, memberikan sanksi kepada anggota aliansi yang lalai dalam tugasnya, dan meneruskan informasi dari satu wilayah ke seluruh wilayah naungan BEM SI. Korpus juga berwenang mewakili BEM SI dan memimpin eskalasi isu bersama aliansi. Dalam hal ini, KM ITB memiliki tugas untuk menentukan sikap politik BEM SI dalam isu strategis maupun insidental setelah mempertimbangkan koordinator wilayah yang memiliki data dan landasan akademik yang mendukung.

Dari deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa KM ITB berwenang menentukan sikap BEM SI dalam berbagai isu yang ada di tahun 2018. Sikap yang dibawakan oleh BEM SI tentunya berasal dari berbagai sumber dari anggota aliansi, sehingga bukan menjadi wilayah kewenangan Kongres KM ITB untuk menentukan boleh tidaknya KM ITB untuk memajukan isu tersebut. Hal ini menjadi perhatian utama massa kampus, terutama karena citra BEM SI yang menampung berbagai BEM perguruan tinggi dengan kepentingan yang beragam dan dianggap rawan dipolitisasi. Di atas semua itu, KM ITB akan dilihat sebagai muka BEM SI di hadapan lembaga negara, media, dan masyarakat. Segala langkah yang diambil BEM SI akan menyeret citra KM ITB, baik ataupun buruk, dan citra ITB sebagai satu kesatuan. Posisi terkait citra KM ITB itulah yang mendorong pembentukan Tap Kongres KM ITB no. 20 tahun 2017, walaupun untuk kondisi saat ini sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam posisi KM ITB sebagai Korpus.

Kongres pada Jumat (23/02) sore telah mengumumkan sikapnya yang menolak langkah Presiden KM ITB melalui Press Release yang dipublikasikan melalui OA Line Kongres KM ITB. Untuk saat ini Kongres bisa saja mengeluarkan Memorandum untuk menegur Presiden KM ITB yang dapat dianggap ‘serampangan’ dalam pengambilan keputusan ini. Kongres sendiri dikabarkan telah mengagendakan audiensi untuk Kabinet dalam rangka pemberian sanksi. Namun Kongres perlu memerhatikan pula citra KM ITB di mata BEM lain yang bergabung dalam aliansi apabila Kongres atau Kabinet mengeluarkan keputusan lanjutan yang memengaruhi posisi KM ITB dalam BEM SI. Kongres juga harus segera menentukan aturan yang dapat melengkapi atau mengganti Tap Kongres KM ITB no. 20 tahun 2017 untuk menjamin pengawasan gerak KM ITB dalam BEM SI selama menjabat sebagai Korpus.

Selain itu, Wali sebagai pengambil keputusan juga harus segera mengklarifikasi mengenai kronologi pengambilan keputusan di Riau, menjelaskan maksud dan tujuannya dalam mengambil peran Korpus, dan menjabarkan strategi serta langkah-langkah lebih lanjut apabila tetap melanjutkan peran Korpus sambil menjamin citra dan independensi KM ITB di muka publik dapat terjaga di tengah kondisi politik yang rawan politisasi dan manipulasi citra. Wali beserta jajaran menteri kabinet dan seluruh ketua HMJ juga harus dapat menjamin massa yang dapat menyuplai kebutuhan massa dan partisipasi dalam KM ITB, sembari tetap menjaga fokusnya dalam menghadapi isu-isu internal, terutama isu UKT mahasiswa baru dan multikampus ITB Cirebon yang mulai berkembang di massa kampus. Keaktifan KM ITB di aliansi aksi mahasiswa tidak dapat menjadi alasan bagi Kabinet untuk lalai dalam memperjuangkan nasih dan kepentingan anggotanya.

Penulis : Muhammad Rezky (AS’14)

Share.

Leave A Reply