Polemik Rumah Deret di RW 11 Tamansari : “Hak Kami Atas Ruang Hidup yang Layak!”

0

ganecapos.com, Bandung – Pada hari Senin (30/10/17), diadakan konferensi pers di lantai dua Masjid Al-Islam di Jl. Kebon Kembang, RW 11,  Tamansari, Bandung oleh beberapa warga RW 11 Tamansari yang tergabung dalam Forum Warga Tamansari Melawan. Konferensi pers ini diadakan dalam rangka menyampaikan penolakan atas undangan Wali kota Bandung, Ridwan Kamil, untuk mendiskusikan masalah pembangunan rumah deret di kawasan RW 11 Tamansari dan menjelaskan lebih lanjut mengenai polemik tersebut.

Kilas Balik Polemik

Pembahasan mengenai pembagunan rumah deret ini pertama kali muncul pada  20 Juni 2017 lalu. Kala itu, undangan buka bersama oleh Pemerintah Kota Bandung dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi rumah deret di Tamansari. Pembangunan rumah deret ini merupakan bagian dari program penataan kawasan pemukiman dengan mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan  Peraturan Wali kota No. 665 Tahun 2017. Selain itu, Pemkot Bandung juga mengklaim bahwa tanah RW 11 Tamansari adalah tanah milik Pemkot Badung.

Setelah undangan di bulan Juni, warga kembali mendapat undangan hadir ke Balai Kota pada bulan Juli dan dilanjutkan dengan pertemuan di Taman Film bersama perwakilan dari Komisi C DPRD Kota Bandung pada awal Oktober. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan pembangunan rumah deret akan dilakukan secara vertikal yang artinya model rumah deret ini lebih mirip dengan rumah susun.

Namun, perkembangan-perkembangan selanjutnya membuat warga RW 11 Tamansari risih dan geram. Meski pada mulanya pemerintah berniat melakukan penataan tanpa penggusuran, nyatanya penggusuran tetap akan berlangsung sehingga warga merasa dirugikan. Selain itu, adanya isu komersil berkaitan tentang rumah deret juga menambah keresahan warga RW 11 yang sebagian besar mengaku telah bermukim di kawasan Tamansari tersebut sejak 1960-an. Warga khawatir status mereka yang semula adalah pemilik dan mempunyai hak milik tempat tinggal akan berubah status menjadi penyewa. Tidak hanya itu, hingga detik ini Pemkot Bandung tidak bisa memberikan bukti kepada warga termasuk memperlihatkan surat kepemilikan tanah yang katanya sudah ada sejak 1940-an.

Warga RW 11 juga merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembagunan rumah deret sejak awal. Spesifikasi ganti rugi yang tidak setimpal serta adanya indikasi intimidasi yang dirasakan oleh warga–pada pertemuan di Taman Film, warga merasa terintimidasi secara psikologis oleh kehadiran ormas yang ikut dilibatkan–juga menjadi alasan bagi warga untuk memprotes kebijakan ini.

Warga RW 11 kemudian berusaha untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil. Warga melakukan aksi penolakan pembangunan rumah deret Tamansari bersama kalangan mahasiswa melalui unjuk rasa di Balai Kota Bandung pada tanggal 26 Oktober 2017. Warga ingin agar Peraturan Wali kota No. 665 Tahun 2017 dicabut. Sayangnya warga tidak berhasil bertatap muka dengan wali kota karena beliau tidak sedang berada di tempat.

Pada tanggal 28 Oktober 2017, dilakukan perbicangan mengenai rencana pertemuan Kang Emil dengan warga. Akhirnya, wali kota mengatakan akan menemui warga pada hari Senin, 30 Oktober 2017. Namun, Kesbangpol Kota Bandung sebagai fasilitator menyampaikan pada Ketua RW 11 bahwa Wali kota akan melakukan audiensi di Pendopo Wali kota dan warga yang datang diberi syarat untuk menyerahkan fotokopi KTP. Hal ini membuat warga enggan untuk hadir.

Konferensi Pers dan Tuntutan Warga

Masjid Al-Islam yang menjadi tempat diadakannya konferensi pers warga RW 11 Tamansari (MK)

Konferensi dimulai pada pukul 15.00 WIB namun pihak pers sudah mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut beberapa warga RW 11 Tamansari, termasuk diantaranya Eva Eryani selaku sekretaris RW 11 Tamansari dan Syahri Dalimunthe dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selaku pengacara publik RW 11 Tamansari. Warga kemudian menuturkan alasan penolakan pertemuan dengan Wali kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Wali kota serta tuntutan Warga RW 11 terhadap rencana pembangunan rumah deret Tamansari.

Sejak awal, warga berharap wali kota yang datang menemui warga di RW 11 Tamansari dan bukan sebaliknya. Warga enggan datang ke pendopo sebab tak ingin mengulang kejadian di bulan Juni. Audiensi di pendopo ditakutkan hanyalah kedok belaka Pemkot Bandung. Warga khawatir dengan menghadiri audiensi, akan muncul persepsi bahwa warga RW 11 menerima penggusuran dan pembangunan rumah deret.

Forum Warga Tamansari Melawan kemudian memberikan tuntutan berupa :

  1. Menghentikan pembangunan Rumah Deret
  2. Mencabut Peraturan Wali kota No.665 tahun 2017
  3. Copot Kepala Dinas DPKP3, Arif Prasetya
  4. Menghentikan segala bentuk intimidasi dari segala pihak terhadap warga RW 11 Tamansari
  5. Memfasilitasi Warga RW 11 Tamansari untuk mengajukan Sertifikat Tanah
  6. Menghentikan segala pembangunan yang tidak pro kepada rakyat

Syahri menuturkan bahwa sejak awal tidak ada transparansi dari Pemerintah Kota Bandung mengenai pembangunan rumah deret dan tidak ada upaya pelibatan warga secara aktif. Minimnya kejelasan tentang anggaran, keterlibatan pihak-pihak lain, serta adanya tindak intimidasi secara psikologis yang dirasakan warga membuat pihak warga akan mengambil sikap. Tindak lanjut pertama yang akan dilakukan adalah pelaporan terutama terkait intimidasi ke Komnas HAM dan LPSK. Selain itu, akan dilakukan pula upaya pelaporan ke Ombudsman.

Ditemui usai konferensi pers, Bapak Sutaro (71), salah satu warga RW 11 Tamansari, merasa aneh mengapa sulit sekali bagi Wali kota untuk datang secara langsung ke RW 11 sementara kunjungan ke daerah Sukabumi, Bekasi, maupun wilayah Jawa Barat dapat dilakukan oleh Wali kota. Di kesempatan lain, Ibu Eva Eryani juga menambahkan “Kenapa mesti diminta KTP, meskipun katanya alasanya untuk memastikan agar warga lain tidak ikut tapi apakah kami ini warga liar?”.

Dalam wawancara secara langsung dengan Ganecapos, Ibu Eva mengaku rumah deret dengan tipe-tipe kamar yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang mereka miliki saat ini. Terdapat tipe 33 dengan luas bangunan 5×4 meter persegi dan tipe kedua tipe 39 dengan luas 5×5 meter persegi. Baginya ini terbilang sempit, tambahan pula awalnya dijandikan 1 unit untuk satu kepala keluarga kemudian terjadi perubahan dimana satu unit diberikan untuk 1 rumah padahal dalam satu rumah bisa saja terdiri dari beberapa kepala keluarga seperti halnya yang dialami Ibu Eva. “ Satu rumah saya Alhamdulillah bisa nampung 3 kepala keluarga, tapi nanti kalau jadi rumah deret harus desak-desakan di satu unit” tutur Eva.

Dilansir dari Pikiran Rakyat, Arif Prasetya selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan (DPKP3) kota Bandung memastikan setiap keluarga berhak atas satu unit kamar di rumah deret dan penentuan tipe kamar akan ditentukan berdasarkan penilaian bagunan yang saat itu telah diselesaikan sebanyak 26 dari total 90 bangunan.

Saat ditanya mengenai 26 pemilik bangunan yang kabarnya menerima pengajuan relokasi ini Eva menjawab “ Iya, kemungkinan mereka memang kurang mengetahui dengan baik masalah ini. Makanya bisa menerima. Kita juga banyak dibantu sama pihak lain termasuk mahasiswa. Awalnya juga bingung, terutama bagaimana hukumnya. Akhirnya kita dijelaskan dan kitapun belajar”.

Reporter: Mentari Kasih (BI’15)

Editor: Afif Hamzens (FT’15)

Share.

Leave A Reply