Audiensi Kongres perihal Pelanggaran Video 1000 hari Jokowi: Patutkah Diberi Sanksi?

0

ganecapos.com, ITB – Sebuah video berjudul “APA YANG TERJADI DI 1000 HARI JOKOWI INI?” yang membahas evaluasi 1000 hari kinerja Presiden Joko Widodo yang dipublikasikan oleh Kabinet KM ITB lewat media YouTube pada Senin (17/7) menuai kontroversi di kalangan massa kampus. Hal ini membuat Kongres KM ITB bersikap dengan mengadakan audiensi ke kabinet pada Senin (24/7) malam lalu di Ruang Sekretariat Kabinet KM ITB.

Audiensi diadakan setelah dikeluarkannya Press Release Kongres KM ITB nomor 04/IN/KONGRES KM ITB/VII/2017 mengenai Keputusan Kongres KM ITB terhadap Publikasi Video “APA YANG TERJADI DI 1000 HARI JOKOWI INI?”. Kongres menelurkan tiga poin pelanggaran yang dilakukan oleh Kabinet dalam press release tersebut:

  1. Menggunakan lambang KM ITB secara sepihak dalam video tersebut
  2. Tidak adanya permintaan persetujuan Kabinet kepada Kongres untuk melakukan pengatasnamaan KM ITB dalam video tersebut
  3. Terdapat unsur opini yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat pada video tersebut.

Audiensi diawali dengan pembacaan press release dan dilanjutkan dengan pernyataan dari pihak kabinet mengenai pelanggaran yang telah disebutkan. Beberapa perwakilan dari Kabinet KM ITB yang hadir diantaranya Ardhi Rasy Wardhana (TA’13) selaku Presiden Kabinet KM ITB, Kurnia Sandi Girsang (TI’13) selaku Menteri Koordinator Sosial Politik KM ITB, dan M. Izzuddin Prawiranegara (TG’13) selaku Menteri Kebijakan Nasional KM ITB.

Ardhi menjelaskan bahwa penggunaan atribut (lambang KM) seharusnya dilaporkan dan dijelaskan tujuan dan penggunaannya ke massa KM maksimal J-12 kegiatan dilaksanakan. Diakui oleh Ardhi bahwa prosedur ini luput dilaksanakan oleh Kabinet karena kegiatan pembuatan video ini direncanakan murni sebagai sikap Kabinet KM ITB sendiri. Lambang yang rencananya digunakan dalam video tersebut adalah lambang Kabinet KM ITB dan bukan lambang KM ITB. Kesalahan ini diakui Ardhi dengan alasan bahwa kedua lambang memang mirip.

Mengenai masalah audiensi dengan Kongres KM ITB sebelum dipublikasikannya video, pihak kabinet merasa.bahwa sikap yang dibawa lewat video ini sama dengan sikap yang dibawa pada aksi sebelumnya yaitu aksi pada tangal 19 Mei 2017. Aksi tersebut telah diaudiensikan ke Kongres KM ITB sehingga pihak kabinet merasa tidak diperlukan adanya audiensi lagi.

Terakhir, mengenai opini yang dianggap tak berdasar, pihak kabinet mengaku telah melakukan kajian mendalam mengenai konten video tersebut. Pihak kabinet juga menunjukkan bukti-bukti berupa bahan-bahan kajian yang digunakan seperti Global Wealth Databook tahun 2013 dan 2016, Laporan Pandangan Forum Guru Bear (FGB) ITB terhadap Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta, World Economic Outlook Database dari IMF, dan lain-lain.

Pihak kabinet juga turut menjelaskan tujuan publikasi video tersebut. Sejak pelaksanaan Aksi Hari Kebangkitan Nasional pada 19 Mei 2017 hingga sekarang, tidak ada respon apapun dari pemerintah mengenai tuntutan yang diajukan Kabinet KM ITB sehingga menimbulkan kekecewaan dari pihak kabinet. Ardhi kemudian mengusulkan pembuatan video dalam rangka 1000 hari kinerja Jokowi sebagai bentuk warming up isu. Pernyataan ini dibuat dalam bentuk video karena perencanaan dilaksanakan pada hari minggu sehingga dianggap tidak memungkinkan melakukan aksi lapangan.

Cuplikan awal video 1000 Hari Jokowi yang dibuat oleh Kabinet KM ITB (AH)

Setelah penjelasan diberikan, dibuka sesi tanya jawab untuk massa yang hadir. Terjadi tarik ulur pendapat selama sesi tersebut mulai dari masalah sudut pandang hingga masalah perbedaan diksi yang digunakan, terutama mengenai definisi sikap dan pendapat.

Pihak kongres  merasa sikap yang dibawa pihak kabinet dalam video tersebut berbeda dengan aksi sebelumnya sehingga audiensi seharusnya dilakukan. Mereka juga menganggap video tersebut sebagai pendapat karena meskipun berasal dari data yang jelas, video ini merupakan bentuk kesimpulan dari data-data yang ada sehingga dapat dianggap sebagai pendapat atau opini.

Salah seorang senator mempertanyakan kata “parah” pada kalimat “ketimpangan yang semakin parah” dalam video karena dianggap tidak ada ukuran standar mengenai parah itu sendiri. Dirinya juga berpendapat bahwa kata “parah” tersebut merupakan kesimpulan yang diambil dari data-data sebelumnya sehingga bisa jadi merupakan opini

Wakil Sekjen Kabinet KM ITB, Syarifatul Ulya (FKK’13), kemudian angkat bicara. Dirinya mengaku merasa bingung mengenai adanya audiensi ini. Menurutnya pihak kongres kurang mendefinisikan arti sikap dan pendapat dalam Ketetapan Kongres No. 020 Tahun 2016 yang, menurut Kongres KM ITB, dilanggar pihak kabinet melalui video tersebut. Ulya meminta agar pihak kongres lebih menjabarkan tentang TAP 020 karena dianggap masih sangat bias.

Setelah sesi tanya jawab selesai, perwakilan Kongres menyatakan bahwa pihaknya akan berunding terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Audiensi kemudian diakhiri sekitar jam 21.30 WIB dan akan dilanjutkan di kemudian hari.

Reporter: Siti Nurfaizah Khoirunisa Al-Kubro (ME’15) & Afif Hamzens (FT’15)

Share.

Leave A Reply