Aksi Simpatik Hak Angket KPK: Kabinet Bercerita

0

ganecapos.com, ITB – Pada Jumat lalu (7/7), beberapa mahasiswa dari BEM UI, KM ITB, dan beberapa golongan masyarakat melakukan Aksi Simpatik Hak Angket KPK di depan Gedung DPR, Senayan. Beragam respon dilayangkan oleh masyarakat, salah satunya mengenai kericuhan yang terjadi saat audiensi berlangsung. Bagaimana tanggapan pelaksana aksi sendiri dalam hal ini? Ardhi Rasy Wardhana (TA’13) selaku Ketua Kabinet KM ITB  dan Kurnia Sandi Girsang (TI’13) selaku Menko Sosial Politik Kabinet KM ITB yang diwawancarai Persma ITB Senin lalu (10/7) memberikan penjelasannya.

Aksi antikorupsi 7 Juli diakui Sandi memiliki hubungan dengan Pernyataan Sikap KM ITB poin ketiga sebagaimana yang disampaikan pada Aksi KM ITB tanggal 19 Mei yang lalu.

Tuntutan KM ITB dalam Pernyataan Sikap KM ITB pada Aksi Kebangkitan Nasional 19 Juli 2017 (Kabinet KM ITB)

Dikutip dari rilis pers Kabinet KM ITB mengenai Aksi Simpatik tersebut, Penetapan Hak Angket KPK muncul seiring dengan bergulirnya kasus megakorupsi proyek E-KTP yang melibatkan banyak nama-nama besar di tubuh DPR RI. Penetapan Hak Angket KPK ini memanas seiring dengan dugaan kecacatan prosedur hukum baik selama sidang paripurna persetujuan Hak Angket KPK maupun dalam penetapan undang-undang atau kebijakan yang dijadikan alasan pengajuan hak angket.

Ardhi menjelaskan bahwa kabinet memang sudah memiliki preferensi sikap terhadap hak angket dan pembentukan pansus namun belum disikapi dalam mekanisme KM ITB sehingga belum dapat mengambil sikap terbuka secara mandiri. Oleh karena itu, kabinet menggandeng BEM UI yang memiliki pandangan yang selaras terhadap penetapan hak angket KPK dan berpartisipasi dalam seremonial aksi 7 Juli 2017. Kongres KM ITB melakukan konsolidasi sejak 3 Juli dan menyetujui partisipasi kabinet dalam aksi tersebut pada tanggal 6 Juli malam hari.

Ardhi menjelaskan, “Kami (kabinet—red) di sana statusnya adalah : 1. Menolak adanya intervensi terhadap proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, 2. Mempertanyakan pertimbangan diteruskannya pansus padahal cacat hukum, 3. Menolak segala bentuk pelemahan dan pemberantasan korupsi berdasarkan current repetition, karena selama ini berulang kali ketika ada kasus besar yang menyeret anggota dewan selalui dimunculkan usaha revisi UU KPK, UU Tipikor, dan lain-lain. Jadi jika memang kami masuk, aspirasi itulah yang akan kami sampaikan.”

Masalah Saat Audiensi

Beberapa pihak seperti Gerakan Anti Korupsi (GAK), Forum Guru Besar (FGB), dan berbagai organisasi masyarakat yang menolak korupsi turut serta turun ke jalan untuk melakukan seremonial aksi dan audiensi DPR RI. Sangat disayangkan, pihak yang dijanjikan yakni Fahri Hamzah dan/atau Fadli Zon tidak dapat ditemui. “Kami merasa dikecewakan,” tutur Sandi.

Berdasarkan kronologi dari rilis pers, terdapat panggilan masuk untuk ke dalam gedung DPR RI terkait surat permohonan audiensi yang diajukan. Ardhi berujar bahwa massa baru mengetahui bahwa pihak yang akan ditemui mereka adalah pansus sesaat sebelum masuk. Massa aksi yang ikut masuk melakukan rapat singkat. GAK dan FGB menolak masuk karena tidak mengakui dan enggan berdialog dengan DPR RI yang mengatasnamakan diri sebagai pansus.

“Sedangkan saya sama Mujab (Ketua BEM UI—red) sepakat bahwa kami ingin berdiskusi dengan mereka sebagai anggota DPR dan minta klarifikasi rasionalisasi pansus, tapi bukan di Rapat Terbuka Pansus melainkan di jalan secara kultural. Supaya tidak ada pemelintiran media kalau kita sepakat dengan pansus dan menyampaikan aspirasi kepada mereka (pansus—red) di dalam rapat resmi mereka.”

Ricuh (?)

Pemberitaan akan audiensi mahasiswa dan pansus di media massa tersiar cepat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah metode yang dilakukan oleh Kabinet KM ITB dianggap kurang tepat.

Mengenai kericuhan yang sempat terjadi saat dialog, Ardhi berujar bahwa itu hanya bentuk ekspresi penolakan mahasiswa untuk berdialog di dalam karena DPR menginginkan dialog sebagai pansus. “Kami di sana menolak keberadaan mereka karena salah satu alasannya kan itu,” ungkapnya.

Sandi mengaku bahwa kabinet masih belum mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi dalam audiensi ini. Terlebih, massa tak menduga akan bertemu pansus sebagai pengganti DPR yang dijanjikan. Permintaan untuk melaksanakan dialog di luar pun ditolak oleh DPR, kecuali massa mengakui bahwa mereka akan berdialog dengan wakil rakyat atas nama pansus, bukan atas nama anggota DPR RI. Bapak Agun Gunandjar lalu menyatakan bahwa pertemuan ini tak akan dianggap dan mengusir massa. Akhirnya, perwakilan keluar dan kembali bersama rombongan.

Melakukan audiensi dan bernegosiasi bersama anggota DPR dalam kondisi yang tidak menyenangkan secara langsung baru pertama kali dirasakan oleh perwakilan mahasiswa, khususnya perwakilan kabinet. “Masalah metode ada positif dan negatifnya, kita jadikan evaluasi bersama saja,” tutur Ardhi.

 

Rilis pers Kabinet KM ITB: bit.ly/RilisPersKMITBAksiSimpatikKPK

Dokumentasi video dialog penuh dengan Anggota DPR RI: bit.ly/DebatMahasiswaDPR

 

Reporter: Mutia A. Paramesti (EB’15), Siti Nurfaizah Khairunnisa A. K. (ME’15)

Editor:  Afif Hamzens (FT’15)

Share.

Leave A Reply