Studium Generale: APBN untuk Membangun Generasi Bangsa

0

ganecapos.com, Bandung – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., hadir sebagai pembicara pada mata kuliah Studium Generale (KU4078) di Aula Barat ITB, Jumat (24/3). Dalam waktu lebih kurang satu setengah jam, Ibu Ani—sapaan akrab Ibu Sri Mulyani—membawakan kuliah dengan judul “APBN untuk Membangun Generasi Bangsa”.

Terdapat enam poin yang dibawakan Ibu Ani dalam kuliah sore hari itu, yaitu kondisi perekonomian Indonesia, APBN 2016, APBN 2017: menjaga kredibilitas fiskal, peran APBN dalam pendidikan nasional, LPDP sebagai salah satu komitmen pemerintah, dan tantangan ke depan: SDM yang berkualitas.

Berbicara mengenai kondisi perekonomian Indonesia, Ibu Ani mengatakan bahwa Indonesia tengah menemukan momentum perbaikan ekonomi. Mengingat kejadian global financial shock di tahun 1998, setiap negara perlu menyiapkan strategi untuk memiliki shock absorber-nya masing-masing. Indonesia sendiri memilih untuk mengembangkan budget sustainability yang salah satunya diterapkan dalam mengatur APBN. APBN ditekankan oleh Ibu Ani sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang utama dan sangat penting.

Pemasukan negara dalam APBN digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu golongan primer yang terkait sumber daya alam, golongan sekunder yang merupakan basis produk manufaktur, dan golongan tersier yang berbasis jasa dan teknologi. Sektor perekonomian tersier ini, yang mencakup peran komputerisasi dan robotik, adalah sektor yang berpotensi untuk lebih dikembangkan ke depannya karena dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sektor lainnya.

Pada APBN 2016, Ibu Ani memaparkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari tingkat konsumsi yang mencapai 57% dari GDP secara keseluruhan. Tingkat konsumsi ini tumbuh 6.3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan indikasi Indonesia sebagai pasar yang baik. Konsumsi ini diimbangi dengan investasi pemerintah yang juga tumbuh 6.8%.

Dalam menyusun APBN 2017, Ibu Ani memaparkan langkah awal yang ia lakukan. Ia memaparkan bahwa di awal perlu dilakukan asumsi makro terkait prakiraan pertumbuhaan ekonomi, besarnya revenue, serta daftar penghasilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Untuk membuat prioritas pengeluaran, Ibu Ani lebih menaruh perhatian pada kegiatan yang evidence based, serta melihat pula kapabilitas dari lembaga tersebut untuk merealisasikan apa yang telah diajukan. Hal ini terkait dengan kredibilitas dari APBN yang memiliki artian bahwa apa yang dilaksanakan sangat dekat dengan apa yang sudah dianggarkan.

Dalam APBN 2017, Indonesia memiliki estimated revenue sebanyak Rp1750,3 T sedangkan pengeluaran sebanyak Rp2080,5 T. Oleh karena itu akan ada utang Indonesia sebesar Rp330,2 T. Indonesia memang masih akan berutang dan beliau terus berusaha untuk meminimalkan utang. Seiring mewujudkan upaya tersebut, Ibu Ani mengatakan bahwa pengelolaan utang Indonesia sekarang sudah lebih maju dari sebelumnya.

Selain itu, Bu Ani juga mengimbau peserta kuliah akan adanya diversifikasi sektor perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai commodity producer country harus senantiasa mengembangkan sektor perekonomiannya. Jika hanya bergantung pada satu sektor saja, maka suatu saat perekonomian kita dapat jatuh. Sekarang ini, diversifikasi ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi saja.

Poin selanjutnya yang disampaikan oleh Bu Ani adalah mengenai penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Saat ini, status penerimaan pajak hanya 10.8% dari GDP. Hal ini masih sangat minim jika melihat negara tetangga, Malaysia, yang dapat  menyerap pajak sebanyak 15% dari GDP. Terdapat  dua faktor yang menyebabkan penerimaan pajak masih rendah, yaitu masyarakat tidak mampu membayar pajak dan ketidakmampuan pemerintah menarik pajak. Untuk itu, diperlukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan.

Amnesti pajak disebut sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kasus pengalihan pajak sudah merebak di lingkungan internasional. Dalam pertemuan negara-negara G20 yang terakhir, disepakati sebuah strategi yang diberi nama Base Erotion and Profit Shifting (BEPS). Strategi ini disusun untuk mengatasi permainan-permainan dalam menghindari pembayaran pajak dalam negeri yang diwujudkan dalam pertukaran informasi antarnegara mengenai pembayaran pajak di masing-masing negara.

Di tahun 2017, alokasi perpajakan untuk infrastruktur lebih ditingkatkan dengan merelakan sektor subsidi energi. Selain itu, penerimaan dari sektor pajak juga difokuskan untuk transfer ke daerah dana desa guna memperkuat desentralisasi dan implementasi nawacita ke-3.

Di bidang pendidikan, terutama untuk pendidikan tinggi, LPDP merupakan komitmen nyata pemerintah dalam mengalokasikan anggaran. ITB merupakan institusi dengan penerima beasiswa LPDP terbanyak se-Indonesia. Dari 47 ribu pendaftar, terdapat 16 ribu mahasiswa ITB yang menjadi penerima beasiswa LPDP. Hal ini juga menjadi pacuan untuk mahasiswa ITB berbuat dan berbakti lebih kepada negaranya dengan memberikan solusi atas permasalahan bangsa.

Ibu Ani menutup kuliah dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi di depan. Kemiskinan, kesenjangan, dan bonus dari young demography harus disikapi dengan bijaksana agar berpeluang menjadi “senjata”. Sumber daya manusia harapan bangsa harus memiliki harga diri, kepercayaan diri, dan karakter manusia yang unggul.Terakhir, Ibu Ani menitipkan keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk menjadi negara yang bermartabat, adil, dan makmur.

Reporter: Prihita Eksi Cahyandari (TM ’15)

Editor: Michael Hananta Utomo (SITH-R ’16)

Share.

Leave A Reply