Seandainya Mahasiswa ITB Tanpa KM ITB

0
Ilustrasi Mahasiswa ITB dalam KM ITB (Bima Satria)

Ilustrasi Mahasiswa ITB dalam KM ITB (Bima Satria)

Sepertinya hal sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan, KM ITB sebagai perwujudan kesatuan kemahasiswaan ITB menganut konsep pemerintahan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaannya. Dengan asas demokrasi perwakilan dan basis perwakilan pemerintahan mahasiswa yang berasal dari tiap program studi. Pembagian kekuasaannya dibagi menjadi lembaga eksekutif dan legislatif sekaligus yudikatif.

“Konsepsi merupakan hal yang mendasari terbentuknya pemerintahan mahasiswa di ITB, dalam hal ini adalah terbentuknya KM ITB….”– konsepsi KM ITB

Kelahiran Pemerintahan Mahasiswa

Tulisan ini dan seterusnya merupakan upaya untuk mengaitkan kelahiran pemerintahan mahasiswa KM ITB di tengah mahasiswa ITB. Dalam rangka untuk menyadarkan kembali makna di balik keberadaan saya sebagai mahasiswa dan anggota biasa KM ITB.

State of Nature Kehidupan Mahasiswa S1 ITB

Mahasiswa merupakan manusia yang diterima untuk mengenyam pendidikan Sarjana selama kurun waktu tertentu di Perguruan Tinggi dalam hal ini ITB dengan tujuan untuk lulus menjadi Sarjana. Entah apa tujuan dibalik menjadi sarjana tersebut, anggaplah manusia bertindak rasional dan egois sesuai dengan perilaku pelaku ekonomi. Gelar tersebut nantinya akan digunakan di kehidupan pasca kampus sebagai modal untuk melakukan aktivitas ekonominya,

Perguruan tinggi bertujuan untuk mencetak lulusan-lulusan sesuai dengan standar yang diinginkan. Yaitu (pada kasus Mahasiswa S1 ITB) lulus tidak kurang dari 6 tahun, menyelesaikan minimal 144 SKS (wajib+pilihan) tidak ada matakuliah E, dan maksimal 2 nilai D, IPK tidak kurang dari 2,00, serta tidak terkena sanksi akademik.

Maka State of Nature inilah dapat dikatakan sebagai keadaan apaadanya / empiris mahasiswa S1 ITB. Yang mana akan saya coba jelaskan dalam poin berikut

Mahasiswa diterima di perguruan tinggi secara individu dan soliter. Mahasiswa menjadi bagian dari sivitas akademik ITB, yang tunduk terhadap aturan dan tata cara yang ditetapkan dan berlaku di lingkungan akademik ITB.

Nah, jika mahasiswa selama berkehidupan kampus didefinisikan sebagai individu yang berusaha untuk lulus secepat-cepatnya, dengan IPK setinggi-tingginya, serta segudang prestasi kurikuler lainnya, maka mahasiswa ITB tentu saja membutuhkan fasilitas-fasilas untuk mencapai tujuannya menyelesaikan studi sarjana dengan sebaik-baiknya predikat. Seluruh fasilitas itu anggaplah Public goods and services, telah disediakan secara lengkap oleh ITB, seperti administrasi mahasiswa, tenaga pengajar, ruang diskusi, perpustakaan, jadwal kelas, dan lain sebagainya.

SKS dan IPK sebagai capaian yang harus dikejar oleh mahasiswa jumlahnya pun tidak terbatas. Ini artinya usaha memperoleh IPK dan SKS tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa tanpa merugikan mahasiswa lainnya. Ditambah lingkungan akademik yang penuh dengan integritas, informasi tersebar merata, dan kondisi kampus yang hampir seragam. Sehingga kondisi pasar sempurna dan pareto optimum sudah disediakan dan dijamin oleh ITB.

Maka pada State of Nature nya mahasiswa ITB tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk membentuk supreme powernya sendiri. Karena segala aspek yang ia butuhkan untuk mencapai tujuannya (sebagai mahasiswa) sudah disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Namun apakah memang seperti ini kita (mahasiswa) seharusnya mendefinisikan diri kita? Sebagai mahasiswa hanya berkeinginan lulus secepatnya dengan predikat terbaik.

Jika iya, maka memang anarkisme ideal itu tidaklah utopis, anarkisme ideal itu sangat nyata sedang terjadi di antara kita, seperti yang diungkapkan oleh Atolah Renanda Yafi, dalam seri Jurnal Kebangkitan #2 PEMIRSA, karena sedari awal mahasiswa memang tidak membutuhkan keterikatan sehingga tidak perlu merelakan sebagian power, liberty yang dimilikinya untuk membentuk supreme power berupa Pemerintahan Kemahasiswaan.

Tangkapan Layar https://issuu.com/aditya-finiarelphoenix/docs/pemir_s_a

Dari Konsepsi KM ITB

Insan akademis yang dimaksud adalah insan yang memiliki dua peran. Pertama, peran untuk selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Kedua, peran yang akan muncul dengan sendirinya apabila mengikuti watak ilmu itu sendiri.

Keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi ditujukan untuk membantu atau memberi alat pada mahasiswa untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Selain itu, pendidikan juga ditujukan untuk membantu mahasiswa menentukan visinya tentang tatanan masyarakat masa depan yang baik menurut kaidah ilmiah. Seluruh proses yang berlangsung di perguruan tinggi adalah proses pendidikan dalam rangka membentuk karakter

Dan maka dari itu, secara normatif (seharusnya) definisi dari mahasiswa adalah seorang insan akademis yang selalu insaf akan tanggung jawabnya untuk mengembangkan diri sebaik-baik dirinya dan berperan di tengah masyarakat untuk mengembangkan tatanan sosial menjadi semakin baik kedepannya.

Dalam alam yang merdeka ini mahasiswa menemui suasana yang baik untuk membentuk karakter akademiknya, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Alam merdeka seperti inilah yang menjadi karakteristik perguruan tinggi.

Atmosfer kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan ini akan lebih mudah dikondisikan melalui wadah organisasi kemahasiswaan. melalui adanya tata aturan/kode etik organisasi yang jelas dan pembagian peran antar perangkat mahasiswa yang ada di dalamnya.

Proses dan upaya mendidik diri sendiri ini tidak akan berjalan efektif apabila dilakukan sendiri-sendiri dan tidak sistematis. Oleh karena itu, mahasiswa butuh alat untuk mengorganisasikan dan membuat sitem upaya-upaya untuk mendidik diri-sendiri. Alat itu adalah organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu, organisasi kemahasiswaan muncul karena adanya kebutuhan dari mahasiswa sendiri untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya-upayanya dalam mendidik diri sendiri.

Maka dibutuhkanlah supreme power berbentuk organisasi Mahasiswa KM ITB yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang sesuai oleh mahasiswa untuk lebih mengembangkan dirinya di luar kelas (ko-kurrikuler dan ekstrakurrikuler)

KM ITB sebagai pemilik supreme power tersebut bertugas untuk memastikan bahwa KM ITB dapat menjadi wadah katalitasor pengembangan diri mahasiswa ITB, agar ia (mahasiswa) menjadi versi terbaiknya masing-masing.

Penutup

Hasil racauan di atas membawa saya kepada satu pertanyaan baru. Jika memang konsepsi telah mendefinisikan mahasiswa secara normatif seperti demikian. Maka pemerintah dalam organisasi mahasiswa seharusnya menggunakan definisi mahasiswa yang seperti itu, sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan bukan?

Yaitu mahasiswa yang membutuhkan pemerintahan mahasiswa (supreme power), disebabkan manfaat organisasi untuk menyediakan atmosfer yang sesuai di dalam mengembangkan diri agar lebih efektif dan efisien.

“Apabila itu semua (dilakukan dengan segala kesadaran, maka rasa tanggung jawab sebagai insan Akademis akan tertanam.” – Konsepsi KM ITB

Mungkin sangat susah untuk sadar. Seharusnya setiap mahasiswa berperan utama dalam menyadarkan dirinya sendiri. Pemerintahan organisasi mahasiswa tersebut hanya berperan dalam menyediakan atmosfer untuk menstimulus timbulnya kesadaran tersebut. Langkah penyadaran tersebut dimulai dengan menetapkan standar mahasiswa sesuai dengan yang terdefinisikan di konsepsi KM ITB, bukan seperti mahasiswa pada hakikat state of naturenya.

Bima Satria

Perencanaan Wilayah dan Kota ITB angkatan 2012

15412061

Share.

Leave A Reply