Jurnal Aksi: Parkir Gratis !

0
Foto : Demonstrasi mahasiswa ITB atas kenaikan sepihak tarif parkir pada Jumat (02/09) / (MBP)

Foto : Demonstrasi mahasiswa ITB atas kenaikan sepihak tarif parkir pada Jumat (02/09) / (MBP)

Mahasiswa: Pelanggan atau Masyarakat ITB?
Universitas dalam peristilahan akademik, secara etimologi berasal dari universitas magistrorum et scholarium yang artinya “community of masters and scholars[1]. Sebuah komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan kepentingan komunal yang saling mengikat satu sama lain [2]. Di ITB, kita mengenal ada komunitas dosen, komunitas pegawai, dan komunitas mahasiswa. Bahkan dalam PP RI No 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 12 menyatakan bahwa [3]:Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITB.
Sedangkan sivitas berasal dari kata sivilitas yakni masyarakat dan sivitatem yang berarti seni pemerintahan. Pada Statuta bahkan dengan jelas dinyatakan bahwa salah satu nilai-nilai ITB dalam pasal 3 ayat 1 poin c: Keadilan, Demokrasi, Kebebasan dan Keterbukaan, Hak Asasi Manusia
Namun rasanya nilai di atas seperti sebuah omong kosong! Apa sebabnya? Pernyataan salah satu pihak eksekutif kampus cukup membuat kawan-kawan mahasiswa memanas karena ketika ditanyakan mengapa dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa termasuk di antaranya dalam hal penyelenggaraan parkir tidak melibatkan mahasiswa. Dijelaskan bahwa pihak rektorat hanya memandang mahasiswa sebagai customer atau pelanggan, pengonsumsi jasa pendidikan yang disediakan oleh ITB. Tentu ini sangat mengherankan, sekaligus menjawab akumulasi kegelisahan yang telah terpendam lama di benak mahasiswa ITB.
Historiografi Kebijakan Sepihak Rektorat
Ya, aksi jumat pagi adalah bentuk dari kekesalan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh Rektorat yang beralamatkan kantornya di Jalan Tamansari 64, Bandung. Mungkin, kesalahan tidak pada pejabat yang menjabat hari ini, kekesalan kami juga bukan ditujukan pada jajaran Rektorat perseorangan, bukan. Namun kepada tindakan-tindakan yang mungkin dalam kewenangannya, namun sewenang-wenang terhadap kami.
2013, Rektorat mengeluarkan kebijakan penutupan gerbang belakang secara sepihak dan merugikan pejalan kaki yang selama ini mengakses kampus melalui gerbang utara ITB.
2014, Rektorat memberlakukan aturan jam malam kegiatan kemahasiswaan secara sepihak, yang menyebabkan mahasiswa jadi berkegiatan di luar kampus lewat jam 23.00 yang tentunya lebih tidak aman dibandingkan berkegiatan di dalam kampus.
2015, Rektorat memberlakukan aturan sentralisasi publikasi dan penertiban majalah dinding (Mading) ITB. Mading ITB ditutup dengan kaca, dikunci, yang mana pemegang kuncinya adalah Sarana Prasarana (SP) ITB. Belakangan dikabarkan terdapat beberapa mahasiswa yang dikenai tarif Rp 75.000 untuk pemasangan paket publikasi apabila ingin diproses secara cepat. Namun, diklarifikasi bahwa itu ialah biaya extra-time pemasangan untuk diluar jam kerja. Padahal, dulu, sebelum ada aturan ini, mahasiswa terbiasa secara mandiri dan bertanggungjawab memasang dan mencopot sarana-sarana publikasi pada prasarana yang tersedia. Kebebasan berekspresi media mahasiswa dalam bentuk fisik sedikit-demi-sedikit dibungkam. Hanya karena alasan keteraturan. Sungguh mencerminkan nilai-nilai inti ITB berikut: Keadilan, Demokrasi, Kebebasan dan Keterbukaan, Hak Asasi Manusia!
2016, Rektorat menerapkan tarif parkir secara sepihak bahkan dengan tanpa sosialisasi. Tarif baru, naik sebesar 750%. Banyak pro-kontra terkait kebijakan ini. Namun kita protes tidak hanya secara materiil substansi kebijakan yang ditetapkan, melainkan secara formil, proses perumusan kebijakan tarif parkir yang lagi lagi tidak melibatkan mahasiswa dalam penentuan keputusannya. UPT K3L memberikan keterangan bahwa tarif parkir sudah dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan Perda/Perwal yang terkait. Padahal, setelah kami cek di Peraturan Walikota Bandung No 1005 tahun 2014, peraturan tersebut hanya berlaku untuk:
Badan Hukum … mencakup Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, dan BUMD dalam bentuk apapun (Ps.1 Poin 8)
Baik mungkin ITB adalah Perguruan Tinggi (Negeri) Badan Hukum (PT(N)BH). Namun berdasarkan poin tersebut ITB sebagai Perguruan Tinggi tidak dapat dikatakan sebagai objek dari peraturan tersebut, kecuali status ITB sebagai PTN-BH itu dapat diartikan Perseroan Terbatas Negeri Badan Hukum, baru mungkin peraturan ini berlaku juga untuk ITB.
Selain daripada itu pada Pasal 4, terjadi ketidaksesuaian tarif parkir. Batas atas tarif parkir kendaraan roda empat 24 jam ialah 10.000, sedangkan kendaraan roda dua 24 jam ialah 6000. Dengan kebijakan tarif parkir yang baru, batas atas sangat jauh melambung tinggi. Untuk motor saja misalnya, apabila diparkir 24 jam, dikenakan tarif 15.000 dan mobil sebesar 35.000. Mungkin kami dianggap polos dan bodoh atau tak peduli, sehingga akan mudah percaya ketika disuguhkan “ini harus sesuai aturan Perda bla..bla..bla..”. Mohon maaf, anda salah.
Kronologi Eskalasi Isu: Sebuah Akumulasi Kegelisahan
Apabila, barangkali isu-isu dari tahun 2012-2015 yang serupa, dalam artian penerapan kebijakan kampus secara sepihak dari rektorat merupakan kegelisahan yang tersegmentasi dan barangkali hanya segelintir “elite” organisasi kemahasiswaan yang gelisah; kali ini kegelisahan yang bermunculan bersifat organik atau alami dari akar rumput.
Dengan berbagai kemudahan kanal media, setiap mahasiswa berekspresi dengan akun media masing-masing, mulai dari membuat meme, memasang status keluhan, membuat gambar, poster, atau status parodi terkait kemalangan sebagian mahasiswa yang terjepit seiring dengan berlakunya kebijakan ini, baik di kanal pribadi, akun resmi maupun grup-grup chat, hingga beratus-ratus pesan pribadi masuk melalui akun resmi KM ITB. Tentu ini ialah fenomena langka, dan kesempatan yang baik untuk pencerdasan sistem KM ITB. Pemegang akun resmi KM ITB, yang salah satunya ialah Menteri Koordinator Komunikasi dan Informasi memanfaatkan momen ini supaya setiap pengirim pesan pribadi melaporkan keluhannya masing-masing melalui senatornya. Kongres-pun secara sigap menghimbau supaya Kabinet KM ITB memikirkan langkah advokasi yang dapat dilakukan untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
Sore hari, di hari pertama efektif berlakunya kebijakan tarif parkir, Presiden KM ITB beserta Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa dan Menteri Advokasi Kebijakan Kampus serta MWA WM ITB langsung meminta penjelasan dan menyampaikan keluh kesah rekan-rekan mahasiswa ke UPT K3L. Namun keterangan yang diberikan adalah keputusan ini sudah bersifat FINAL karena ITB terikat kontrak dengan pengelola parkir, yang sudah ditenderkan dan dimenangkan oleh Auto Parking, pengganti pengelola lama yakni ISS.
Koordinasi dengan ketua lembaga dijalankan melalui forum rapat pimpinan, dan dijadwalkan dilaksanakan dalam forum tatap muka di Tugu Kubus pada pukul 23.00. Karena kebijakan kemahasiswaan tidak membolehkan adanya aktivitas di dalam kampus lewat dari pukul 23.00. Namun, untuk mengefisien-efektifkan jalur penyebaran informasi dan koordinasi taktis, pada akhirnya Kabinet memutuskan bahwa forum rapat pimpinan dilaksanakan secara terbuka untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk forum Darurat! mengundang seluruh CUSTOMER ITB untuk duduk bareng dan membahas keluhan-keluhan terkait kebijakan sepihak yang tidak tertutup hanya pada kebijakan tarif parkir semata. Didapatkanlah bentuk-bentuk pengekangan lain diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, pembatasan untuk perkumpulan lebih dari 20 orang di sekretariat harus disertai surat izin (meskipun masih dalam koridor jam kemahasiswaan), dan berbagai temuan-temuan lainnya, yang berbeda di kondisi program studi yang berbeda.
Forum darurat tersebut dihadiri oleh 165 orang mahasiswa ITB yang memenuhi tugu kubus (menjadi rapat pimpinan yang dihadiri oleh jumlah peserta terbanyak selama saya empat tahun di kampus), dengan persetujuan 25 lembaga melalui ketua dan perwakilannya/senator (sehingga secara total lembaga, telah 1/2 n + 1 setuju) untuk bersama-sama melakukan aksi parkir gratis untuk menuntut adanya koreksi atau perbaikan pengambilan kebijakan supaya terdapat pelibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan mahasiswa yang sudah dan akan diambil oleh Rektorat kedepannya. Kongres KM ITB merestui aksi ini.
Setelah forum selesai, dilanjutkan perencanaan aksi yang secara partisipatif diikuti oleh peserta forum, dibagi kedalam tim-tim kecil terfokus (small-focused-group discussion), ada yang membahas perihal teknis lapangan, ada yang mempersiapkan propaganda dan media, ada yang merapikan notulensi, mencetak surat untuk perizinan kepolisian, membahas konten kajian, dan drafting pernyataan sikap dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang PSDM supaya sistematis dan jelas, hingga merumuskan solusi jangka panjang bagi polemik transportasi mahasiswa yang diupayakan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi namun tidak melalui jalan kebijakan tarif parkir yang mencekik seperti yang dikenakan pada kita dengan kebijakan baru tersebut. Menteri Koordinator Inovasi yang berhalangan hadir pada malam itu, juga menginformasikan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang secara inisiatif melakukan riset mengenai perubahan kebijakan sepihak terkait pengelolaan parkir tersebut.
Gerakan Parkir Gratis: Sebuah Langkah Awal Mendobrak Kebobrokan Demokrasi Kehidupan Kampus
Pagi hari, saya bersama Luthfi (TM’12), membawa karton berisikan tulisan “parkir gratis ->” yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan semalam. Satu-dua motor mulai berparkiran di pelataran depan gerbang Kampus ITB. Sekitar 5-10 menit kami berdiri sebagai signase di pojok tenggara dan pojok barat daya pelataran timur dan barat depan gerbang kampus ITB, ada dosen yang melihat dan kemudian menegur satpam untuk menertibkan kami. Akhirnya satpam yang bertugas memanggil kami dan meminta keterangan. Kami memparkan bahwa ini adalah hasil reaksi atas kebijakan perubahan tarif parkir, sehingga mahasiswa ingin parkir gratis disini. Dialog dengan satpam terjadi, beliau pun baru tahu bahwa tarifnya ternyata semahal itu, namun satpam yang bertugas melarang kami untuk menyelenggarakan parkir gratis di lokasi tersebut. Apa daya, seiring waktu yang semakin siang, mahasiswa semakin banyak masuk kedalam area dan semakin banyak motor yang parkir di kiri dan kanan depan gerbang ITB secara gratis. Kami hanya mengusahakan supaya parkir gratis ini tidak mengganggu hak pejalan kaki dan hak pengendara yang keluar ataupun masuk ke area ITB supaya parkir gratis ini tidak malah menimbulkan kemacetan di Jalan Ganesha.
Satuan Pengamanan ITB sudah bertugas secara profesional dan melaksanakan tugasnya dengan baik, beliau memberikan penjelasan bagi kami bagian-bagian mana saja yang tidak boleh ada motor karena untuk mobilisasi alternatif untuk kendaraan supaya dapat berputar balik. Ksatria Ganesha, secara bergantian mengisi panggung podium di depan tiang bendera ITB untuk mendinamisasi massa dengan orasi dan yel-yel yang bisa menyemangati sekaligus menarik mahasiswa-mahasiswa yang berlalu lalang untuk berpartisipasi dalam gerakan parkir gratis.
Ada satu pengalaman yang menarik, saat saya tengah berdiri menjadi signase, tiba tiba ada motor berhenti dan menanyakan ini apa yang terjadi. Beliau adalah salah satu orangtua mahasiswa yang berdomisili di Bandung, yang hari ini tidak lagi membawa kendaraan bermotor karena hari kemarin harus membayar Rp 5000, sehingga pada hari ini yang bersangkutan diantarkan oleh orang tuanya ke kampus, karena rumahnya yang jauh dari ITB, kuliahnya yang pagi hari sekali sedangkan angkutan umum mungkin membuat kuliahnya terlambat, karena 97,9% transportasi publik di Bandung masih berupa Paratransit yakni Angkot dan Ojek yang waktu antara (headway) nya tidak menentu.
Beliau menuturkan:
B: Ini benar parkir naik jadi 5000?
S: Iya pak, betul
B: Kemarin anak saya tidak tahu, jadi hari ini saya harus mengantar dia ke kampus. Bukan saya tidak mau mendidik mandiri, tapi ini 5000 keterlaluan juga ya?
S: Iya pak, dulu hanya 2000 soalnya, Makannya ini kami bikin parkir gratis disini
B: Saya heran, kenapa ini ITB kapitalis sekali! Tolong diperjuangkan lah mas, supaya tidak seperti ini lah… Semangat mas! Mari
Beliau berlalu dengan motornya. Sontak saya tertegun. Terdiam. Sejak 2012, ketika saya masuk ke ITB, sedang ada ribut-ribut mengenai UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT) Perubahan Status dari BHMN menjadi PTNBH (yang secara nama, sebenarnya sama saja). Mahasiswa tidak pernah tergerak melihat adanya praktik-praktik yang lebih komersil sebagai konsekuensi perubahan gaya pengelolaan dari BLU menjadi BHMN dan PTNBH. Baru kali inilah kita bergerak semassif ini di kampus sendiri. Apa yang dituturkan oleh Bapak yang melewat dan menyemangati kami ketika aksi, membuat saya menyadari bahwa sebenarnya kebijakan parkir ini ialah salah satu bentuk teknis dari konsekuensi status ITB sebagai PTNBH, kan?
Tarif Kembali Normal: Bukan Akhir dari Perjuangan
Pukul 09.30 Presiden KM ITB didatangi oleh pihak UPT K3L yang memberikan informasi bahwa beliau ditelepon oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi (WRSO) untuk mengembalikan tarif parkir motor kembali seperti semula sampai kebijakan yang baru diputuskan. Namun, kita tidak langsung percaya, aksi tetap berlangsung sampai ada keterangan secara langsung melalui telepon bahwa pihak Autopark langsung mengembalikan tarif parkir saat itu juga. Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa mengecek ke parkiran sipil dan SR apakah benar. Ketika informasi sudah diklarifikasi dengan benar, pihak UPT K3L meminta aksi supaya diakhiri, dan menghimbau mahasiswa untuk memindahkan motor dari lokasi parkir gratis ke tempat parkir di sipil dan SR.
Presiden KM ITB menjelaskan bahwa aksi kita ini tidak hanya soal parkir, tapi juga ada tuntutan mahasiswa lainnya terkait proses pengambilan kebijakan sepihak. Sehingga dijanjikan pada pukul 13.15 setelah shalat Jum’at akan ada pertemuan dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk membicarakan kejelasan dan kepastian hal-hal yang dituntut. Ternyata, pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapim B tersebut juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan dan Alumni, Direktur Pendidikan, Kepala UPT K3L dan Direktur Sarana dan Prasarana. Namun forum tersebut hanyalah menjadi forum klarifikasi dan penegasan bahwa tarif parkir motor dikembalikan seperti semula sampai ditentukan harga yang disepakati bersama, namun karena para unsur pimpinan memiliki waktu terbatas tuntutan lainnya dijanjikan akan dibahas pada waktu yang ditentukan selanjutnya, mengingat ada Rapat bersama Senat Akademik di Gedung Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) pada pukul 14.00. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan dan Rektor tidak hadir dalam forum karena sedang berada di luar kota.
Simak opini selengkapnya di https://m.facebook.com/notes/luthfi-muhamad-iqbal/jurnal-aksi-parkir-gratis/10154467291207389/
Penulis : Luthfi Muhammad Iqbal (PL’12), Menteri Koordinator Sosial dan Politik KM ITB
Share.

Leave A Reply